Malang – Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, menerima sejumlah aspirasi masyarakat saat menggelar reses Masa Sidang III Tahun 2026 di kawasan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Minggu (26/7/2026).
Sejumlah persoalan mengemuka dalam dialog bersama tokoh masyarakat, perwakilan warga, dan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari peningkatan kesejahteraan guru, penguatan sekolah swasta, hingga perlunya langkah antisipatif terhadap penyebaran LGBT.
Puguh mengatakan, aspirasi yang paling banyak disampaikan datang dari kalangan pendidik. Mereka berharap kesejahteraan guru, khususnya di sekolah swasta, mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.
“Perwakilan guru menyampaikan bahwa kesejahteraan guru selama ini masih perlu ditingkatkan. Padahal, kesejahteraan guru merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pendidikan. Ketika guru sejahtera, tentu proses belajar mengajar juga dapat berlangsung lebih optimal,” ujar Puguh, dikutip dari laman resmi Fraksi PKS Jawa Timur, Rabu (29/7/2026).
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini telah mengalokasikan program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta.
Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Meski demikian, dukungan anggaran masih perlu diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan sekolah, terutama sekolah swasta.
“Pemerintah Provinsi sudah mengalokasikan anggaran BPOPP setiap tahun yang juga kami kawal di Komisi E. Tetapi tentu ini masih perlu ditingkatkan karena belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan,” katanya.
Puguh menilai perhatian terhadap sekolah swasta menjadi semakin penting karena daya tampung sekolah negeri di Jawa Timur masih terbatas.
“Jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak dibanding sekolah negeri. Daya tampung SMA dan SMK negeri hanya mampu mengakomodasi sekitar 39 persen lulusan SMP sederajat. Artinya, lebih dari 60 persen siswa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Karena itu, peningkatan kualitas sekolah swasta, termasuk kesejahteraan tenaga pendidiknya, harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap fenomena LGBT yang dinilai perlu mendapat perhatian, khususnya di Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan.
Puguh menilai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang memasukkan penyebaran LGBT sebagai salah satu ancaman nonmiliter perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui regulasi turunan.
“Saya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun regulasi turunan, baik berupa peraturan gubernur maupun kebijakan lainnya, sehingga menjadi payung hukum dalam langkah-langkah pencegahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kota Malang memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain karena menjadi salah satu pusat pendidikan tinggi dengan mobilitas mahasiswa yang tinggi.
“Kota Malang memiliki lebih dari 80 perguruan tinggi dengan sekitar 320 ribu mahasiswa. Mobilitas dan interaksi sosial yang sangat tinggi tentu perlu diimbangi dengan langkah-langkah mitigasi agar berbagai penyimpangan sosial dapat dicegah sejak dini,” katanya.
Puguh menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Jawa Timur agar kebijakan pemerintah semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : -
