Khusnul DPRD Jatim Minta Pemprov Tak Hanya Kirim Tangki Air, Benahi Irigasi dan Lindungi Petani Saat Kemarau

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Yoyok

- Author

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Khusnul Khuluk. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Khusnul Khuluk. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Penulis: Syaiful HidayatEditor: Yoyok

Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Khusnul Khuluk meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, terutama di daerah rawan kekeringan. Salah satu upaya yang dinilai paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah distribusi bantuan air bersih menggunakan truk tangki.

Menurutnya, wilayah perbatasan Lumajang dan Jember yang menjadi daerah pemilihannya kerap mengalami kesulitan air saat kemarau panjang.

“Kami berharap bantuan air bersih melalui tangki seperti tahun-tahun sebelumnya tetap berjalan. Kalau memungkinkan justru ditingkatkan karena masyarakat sangat membutuhkan untuk kebutuhan konsumsi, memasak, hingga mandi,” ujarnya saat ditemui wartawan di DPRD provinsi Jawa Timur, Senin (22/6/2026).

Selain bantuan air bersih, Khusnul mendorong pemerintah daerah (Pemda) mulai menerapkan sistem irigasi tetes pada sektor pertanian. Menurutnya, metode tersebut terbukti lebih hemat air dan cocok diterapkan pada sejumlah komoditas yang tidak membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar.

“Memang membutuhkan biaya cukup besar, tetapi pemerintah mulai melakukan uji coba di beberapa daerah. Ini bisa menjadi solusi jangka panjang menghadapi ancaman kekeringan,” sambungnya.

Khusnul juga menyoroti masih banyaknya saluran irigasi yang belum dilapisi beton. Akibatnya, air banyak merembes ke tanah sebelum mencapai lahan pertanian.

“Kalau saluran irigasi diperbaiki dan diplester, air bisa sampai ke sawah dengan lebih efektif. Selama ini, banyak air terbuang karena meresap ke tanah,” tegas legislator dari Dapil Lumajang – Jember tersebut.

Selain itu, Khusnul menilai pemerintah daerah perlu memiliki peta komoditas pertanian yang lebih terarah untuk menghindari kelebihan produksi yang berujung anjloknya harga hasil panen. Menurutnya, selama ini petani cenderung menanam komoditas yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar. Komoditas itu menyebabkan harga jatuh ketika terjadi panen raya secara bersamaan.

BACA JUGA  Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja

“Kalau ada peraturan yang baik, misalnya satu daerah fokus kedelai, daerah lain cabai atau tomat maka risiko kelebihan pasokan bisa ditekan. Petani juga lebih diuntungkan,” ungkapnya.

Khusnul juga mencontohkan keberhasilan budidaya kedelai edamame di Jember yang berkembang karena memiliki pasar yang keras.

“Kepastian pasar ini menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” imbuhnya.

Selain persoalan tanaman pangan, Ia juga menyoroti kekhawatiran petani tembakau terhadap kebijakan baru terkait kadar nikotin. Menurut Khusnul, banyak petani belum memahami ketentuan tersebut sehingga diperlukan sosialisasi secara masif.

“Kami meminta pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi. Jangan sampai petani menanam seperti biasa, tetapi saat panen hasilnya tidak terserap industri karena tidak memenuhi ketentuan,” jelasnya.

Pada sektor peternakan, Komisi B DPRD Jawa Timur juga mencermati kondisi kelebihan pasokan telur ayam yang masih terjadi di Jawa Timur. Karena itu, Khusnul mengajak Pemerintah Daerah berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi menambah pasokan baru.

Ia juga menyampaikan, harga telur saat ini masih berada di level yang membuat peternak kesulitan memperoleh keuntungan. Kondisi serupa juga dialami peternak ayam pedaging.

“Jangan sampai kebijakan baru justru memperparah kondisi peternak lokal. Pemerintah harus mengkaji secara matang karena saat ini pasokan telur di Jawa Timur masih berlebih,” pungkasnya.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri
Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar
Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja
Belajar dari Kasus Tanah Fasum Sidoarjo, Sriatun DPRD Jatim Tekankan Digitalisasi Aset Desa
Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital Pengadilan Tinggi Surabaya, Layak Jadi Percontohan Nasional
Gerakan Indonesia ASRI, PC TIDAR Sidoarjo Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan Hidup
Dukung Gerakan Indonesia ASRI, DPC Partai Gerindra Sidoarjo Hijaukan Hutan Kota dan Bersihkan Sungai
Hadiri Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-81 Jatim, Senator Lia Sebut Jatim Bangunan Politik Humanis
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:20 WIB

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:23 WIB

Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar

Kamis, 22 Oktober 2026 - 02:39 WIB

Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:17 WIB

Belajar dari Kasus Tanah Fasum Sidoarjo, Sriatun DPRD Jatim Tekankan Digitalisasi Aset Desa

Minggu, 18 Oktober 2026 - 04:10 WIB

Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital Pengadilan Tinggi Surabaya, Layak Jadi Percontohan Nasional

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan khitanan massal dan cek kesehatan gratis (CKG) di Pendopo Kabupaten Pacitan. (Dok. Humas Pemprov)

Pemerintahan dan Kebijakan

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan

Jumat, 23 Okt 2026 - 03:31 WIB

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan. (Dok. Syaiful)

Pemerintahan dan Kebijakan

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Kamis, 22 Okt 2026 - 23:53 WIB

WhatsApp