Malang – Kebijakan Wali Kota yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) menggunakan sepeda saat berangkat kerja mendapat beragam respon.
Hal ini direspon datang dari Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya Puguh Wiji Pamungkas menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif, namun perlu diarahkan lebih strategis. Menurutnya, Pemerintah Kota Malang mendorong ASN untuk bersepeda ke kantor sebagai bagian dari upaya penghematan energi sekaligus mendukung gaya hidup sehat.
“Kebijakan ini juga selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Puguh mengatakan gagasan tersebut memiliki nilai positif, terutama dalam mendorong pola hidup sehat dan mengurangi konsumsi bahan bakar.
“Saya pikir gagasan Wali Kota Malang, agar para ASN berangkat kerja menggunakan sepeda itu cukup bagus. Selain hemat, juga menyehatkan,” kata Politisi PKS tersebut.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai momentum yang lebih besar yaitu memperkuat penggunaan transportasi publik di Kota Malang. Menurutnya, salah satu persoalan utama yang kini berkembang menjadi kota Metropolitan adalah kemacetan lalu lintas akibat ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan kapasitas jalan.
“Masalah utama kota Malang itu kemacetan. Jumlah kendaraan terus bertambah, sementara ruas jalan terbatas. Solusinya harus bertransformasi ke transportasi publik,” jelas Puguh.
Puguh menyebutkan bahwa momentum penghematan energi ini tidak hanya berhenti pada penggunaan sepeda, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya penggunaan transportasi umum. Ia juga mendorong para ASN menjadi pelopor dalam penggunaan transportasi publik seperti Bus Trans Jatim, Angkot, atau moda transportasi lain yang telah tersedia.
“Para ASN ini bisa menjadi contoh. Kalau mereka mulai menggunakan transportasi publik, saya yakin masyarakat juga akan ikut,” kata dia.
Menurut Puguh, jika ribuan ASN di kota Malang beralih ke Transportasi publik, dampaknya akan signifikan terhadap pengurangan kemacetan dan konsumsi BBM. Ia pun mengingatkan bahwa kebijakan bersepeda bisa menimbulkan persoalan baru, jika tidak diiringi kesiapan fasilitas dan kondisi ASN itu sendiri.
“Kalau semua ASN diminta naik sepeda, tidak semua punya. Kalau harus beli sepeda, itu justru bisa menjadi beban baru,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Puguh mengungkapkan penguatan transportasi publik akan memberikan dampak berlapis (triple impact), mulai dari penghematan energi hingga perubahan budaya mobilitas masyarakat.
Jika kebijakan ini berhasil, kata dia, budaya penggunaan transportasi publik bisa meluas ke berbagai kalangan mulai dari pelajar hingga pekerja swasta.
“Kalau budaya transportasi publik sudah terbentuk, itu kama mengurangi kemacetan, menghemat energi, dan memperkuat sistem transportasi kota secara keseluruhan,” tegasnya.
Puguh berharap pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih terintegrasi.
“Sehingga, tidak hanya bersifat simbolik tetapi mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan transportasi di kota Malang,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
