Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mematangkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari rabu sebagai langkah strategis efisiensi energi.
Kebijakan yang mulai diberlakukan setiap hari Rabu pada April 2026 ini diklaim mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga ratusan ribu liter per pekan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya konkret pemerintah daerah dalam mendukung penghematan energi sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif.
Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari kalangan legislatif. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ahmad Iwan Zunaih atau yang akrab disapa Gus Iwan, menilai langkah tersebut tepat selama tidak berdampak pada penurunan kinerja ASN.
“Saya kira selama tidak mengurangi produktivitas kerja, tidak ada persoalan. Justru ini bisa menjadi langkah maju dalam penyesuaian sistem kerja yang lebih efisien,” ujar Gus Iwan, Kamis (26/3/2026).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menambahkan bahwa kebijakan WFH perlu diiringi dengan sistem pengawasan dan indikator kinerja yang jelas. Hal ini penting agar fleksibilitas kerja tetap sejalan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, secara rasional, pengurangan mobilitas ASN dalam satu hari kerja setiap pekan akan berdampak signifikan terhadap konsumsi BBM, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat perjalanan harian yang tinggi. Jika rata-rata ASN melakukan perjalanan pulang-pergi puluhan kilometer setiap hari, maka kebijakan WFH dapat mengurangi beban konsumsi energi secara kolektif dalam jumlah besar.
“Kalau dihitung secara sederhana, ribuan ASN yang tidak melakukan perjalanan dinas ke kantor dalam satu hari tentu akan mengurangi penggunaan BBM secara signifikan. Ini bukan hanya efisiensi anggaran, tetapi juga kontribusi terhadap pengurangan emisi,” jelasnya.
Selain aspek efisiensi energi, kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan transformasi digital dalam birokrasi. Dengan dukungan teknologi, koordinasi dan pelayanan publik tetap dapat berjalan tanpa harus selalu dilakukan secara tatap muka.
Namun demikian, Gus Iwan menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur digital serta disiplin kerja ASN. Ia mengingatkan agar pelayanan publik, khususnya yang bersifat langsung, tetap berjalan optimal tanpa hambatan.
“Yang terpenting adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu. Harus ada mekanisme yang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan secara cepat dan responsif,” tegasnya.
Lebih lanjut, kebijakan WFH juga dinilai memiliki dampak positif terhadap keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) ASN. Dengan waktu kerja yang lebih fleksibel, produktivitas diharapkan meningkat dan tingkat kejenuhan kerja dapat ditekan.
Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta dukungan sistem digital yang memadai, kebijakan WFH ASN Pemprov Jawa Timur diharapkan tidak hanya menjadi solusi efisiensi energi, tetapi juga menjadi model tata kelola pemerintahan modern yang adaptif, produktif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Editor : Yoyok
