Sidoarjo – Peta kekuatan partai politik di Sidoarjo mulai menunjukkan perubahan. Hasil survei ARCI mencatat PKB masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi. Namun, Partai Gerindra kini berhasil menggeser PDIP dari posisi dua besar.
Direktur ARCI Nanang Haromain mengatakan survei yang digelar pada 1-10 Agustus 2026 itu tidak hanya mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Survei juga memotret perubahan preferensi elektoral masyarakat terhadap partai politik.
“Jika pada periode-periode sebelumnya PDIP dikenal sebagai salah satu kekuatan politik utama dan konsisten berada di papan atas, survei ARCI kali ini menunjukkan perubahan cukup mencolok,” kata Nanang dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Berdasarkan hasil survei, PKB menempati posisi teratas dengan elektabilitas 22,5 persen. Gerindra berada di posisi kedua dengan 14,4 persen, disusul Golkar 9,1 persen.
Sementara itu, PDIP berada di posisi keempat dengan 8,3 persen. Di bawahnya terdapat PAN 7,1 persen, PKS 4,5 persen, NasDem 4,2 persen, Demokrat 4,2 persen, PSI 4,1 persen, dan PPP 1,7 persen.
Sebanyak 11,8 persen responden belum menentukan pilihan atau tidak memberikan jawaban.
“Posisi Gerindra menjadi salah satu temuan penting karena partai tersebut kini berhasil menggeser PDIP dari posisi dua besar,” ujar Nanang.
Nanang menilai kenaikan elektabilitas Partai Gerindra menunjukkan adanya penerimaan baru di kalangan pemilih Sidoarjo. Sebaliknya, penurunan posisi PDIP menjadi catatan penting dalam dinamika politik daerah.
“Kenaikan Partai Gerindra tentu dapat dibaca sebagai keberhasilan partai membangun penerimaan baru di tengah pemilih Sidoarjo. Namun, pada saat yang sama, turunnya posisi PDIP juga menjadi temuan yang tidak kalah penting,” jelasnya.
Menurut Nanang, dinamika internal PDIP Sidoarjo pasca proses suksesi kepemimpinan DPC menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan. Namun, Ia menegaskan temuan survei tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa penurunan elektabilitas PDIP disebabkan konflik internal.
“Konflik atau ketegangan internal, jika kemudian terbaca oleh publik, dapat meninggalkan residu politik dan memengaruhi persepsi terhadap partai,” ungkap mantan Ketua KPU Sidoarjo tersebut.
Ia menambahkan, survei ARCI tidak secara khusus menguji hubungan sebab-akibat antara dinamika internal partai dan elektabilitas PDIP.
“Karena itu, dinamika internal lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu hipotesis yang perlu diuji melalui riset lanjutan,” tambah Nanang.
Nanang menilai hasil survei juga menunjukkan bahwa basis elektoral partai bukan sesuatu yang permanen. Partai yang selama bertahun-tahun berada di papan atas tetap bisa mengalami perubahan posisi ketika persepsi publik bergeser.
“Partai yang selama bertahun-tahun berada di papan atas tetap dapat mengalami perubahan posisi ketika persepsi publik berubah,” tuturnya.
Dinamika elektoral tersebut berjalan beriringan dengan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Nanang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana masih mencapai 70,6 persen.
Meski demikian, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dalam 1,5 tahun pemerintahan Subandi-Mimik.
“Angka tersebut menunjukkan tren penurunan: dari 84,9 persen pada 100 hari pertama, 80,5 persen pada enam bulan, 71,8 persen pada satu tahun, dan kini 70,6 persen pada 1,5 tahun pemerintahan,” kata Nanang.
Menurut Nanang, angka kepuasan tersebut masih menjadi modal politik bagi pemerintah daerah. Namun, pemerintah tidak boleh menganggapnya sebagai dukungan tanpa batas.
“Artinya, pemerintahan Subandi-Mimik masih memiliki modal kepuasan publik yang cukup kuat, tetapi modal tersebut tidak boleh dianggap sebagai cek kosong,” terangnya.
Masyarakat yang menyatakan puas terutama mengaitkan kinerja pemerintah dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta respons terhadap keluhan warga.
Sebaliknya, kelompok yang tidak puas banyak menyoroti persoalan pengangguran, mutu pendidikan, dan koordinasi antardinas.
“Harapan masyarakat terhadap pemerintah ke depan juga cenderung konkret. Di antaranya mengurangi pengangguran dan kemiskinan, memperkuat UMKM, menangani banjir, serta melakukan revitalisasi sekolah,” tukas Nanang.
Dari keseluruhan temuan tersebut, ARCI melihat peta politik Sidoarjo masih sangat cair.
PKB tetap menjadi kekuatan elektoral terbesar. Gerindra menunjukkan kenaikan signifikan, sedangkan PDIP menghadapi tantangan untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di Sidoarjo.
“PKB masih menjadi kekuatan elektoral terbesar, Gerindra menunjukkan kenaikan yang signifikan, sementara PDIP menghadapi pekerjaan rumah untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama,” terang Nanang.
Besarnya angka undecided sebesar 11,8 persen juga menjadi faktor penting. Artinya, masih terdapat ruang yang cukup besar bagi partai politik untuk merebut pemilih yang belum menentukan pilihan.
“Karena itu, survei ini sebaiknya tidak dibaca sebagai ramalan hasil pemilu, melainkan sebagai potret persepsi masyarakat Sidoarjo saat survei dilakukan,” tegasnya.
Nanang mengingatkan seluruh partai politik agar tidak merasa berada di posisi aman. Popularitas dan kekuatan politik pada masa lalu tidak otomatis menjadi jaminan untuk meraih dukungan pada masa mendatang.
“Yang menentukan adalah bagaimana partai mampu membaca perubahan masyarakat, menjaga soliditas internal, dan menerjemahkan politik ke dalam kebutuhan konkret warga,” pungkasnya.
Survei ARCI dilakukan pada 1-10 Agustus 2026 dengan melibatkan 800 responden. Metode yang digunakan adalah Stratified Multistage Random Sampling, dengan margin of error ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
