Surabaya – Akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga di Malang Raya mengeluhkan perubahan status desil yang berdampak terhadap akses mereka terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Keluhan tersebut disampaikan masyarakat kepada Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, saat menjalankan kegiatan reses di daerah pemilihannya.
Menurut Puguh, persoalan perubahan desil cukup banyak disampaikan masyarakat sepanjang 2026. Dampaknya dirasakan warga yang sebelumnya memperoleh bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), beasiswa, hingga program perlindungan sosial lainnya.
“Paling tidak selama beberapa kali reses saya mendapatkan curhatan dari warga,” kata Puguh, Jumat (18/9/2026).
Dia menjelaskan, DTSEN mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 hingga 4 menjadi kelompok prioritas penerima bantuan sosial, sedangkan desil 5 masih dapat menerima bantuan secara selektif.
Masalah muncul ketika klasifikasi tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan. Perubahan kondisi ekonomi keluarga, menurut Puguh, tidak selalu dapat tercermin secara cepat dalam data administratif.
“Curhatan-curhatan masyarakat seperti ini hampir sepanjang tahun 2026 banyak saya jumpai di lapangan. Ini saya pikir juga menjadi potret yang terjadi di hampir seluruh bagian di Jawa Timur,” ujarnya.
Puguh mengakui pemerintah telah menyediakan mekanisme perbaikan data bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai. Namun, warga menilai proses tersebut masih cukup rumit karena harus melalui sejumlah tahapan verifikasi.
Ia mendorong pemerintah mengevaluasi sistem desil sekaligus memperkuat verifikasi lapangan. Menurutnya, penentuan tingkat kesejahteraan perlu melihat kondisi masyarakat secara menyeluruh.
“Harus segera dievaluasi sistem desil ini sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,” tegas legislator PKS tersebut.
Puguh juga menilai sejumlah parameter kemiskinan perlu diperbarui. Kepemilikan sepeda motor maupun rumah berkeramik, misalnya, tidak otomatis menunjukkan keluarga tersebut tergolong mampu.
“Jangan sampai karena punya sepeda motor, kemudian rumahnya sudah keramik, lantas langsung dianggap mampu. Kondisi sosial ekonomi masyarakat harus dilihat secara menyeluruh,” katanya.
Puguh menambahkan, kondisi ekonomi keluarga dapat berubah sewaktu-waktu akibat kehilangan pekerjaan maupun kebangkrutan usaha.
“Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
