DigitalJatim.com – Massa gabungan Aliansi Peduli Sidoarjo, Laskar Jengolo Sidoarjo, dan sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi seruan tabayun antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Aksi tersebut berlangsung di depan kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (10/2/2026).
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa dari berbagai organisasi masyarakat dan LSM Sidoarjo ini diterima audiensi bersama pimpinan DPRD Sidoarjo.
Dalam pernyataan, Bupati LIRA Sidoarjo Winarno menegaskan bahwa pihaknya mendorong adanya evaluasi menyeluruh atas dinamika kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo. Ia pun menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah lebih jauh, jika upaya islah tidak terwujud.
“Jika tidak terjadi islah, kami akan berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) termasuk Presiden Prabowo. Setalah ini akan ada evaluasi bersama sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Aliansi Peduli Sidoarjo,” kata Winarno.
Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan bahwa kami membuka ruang seluas-luasnya untuk memfasilitasi komunoyas antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana baik secara formal maupun non formal.
“Banyak ruang bisa dilakukan teman-teman DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat. Bisa formal atau non formal. InsyaAllah, kami fasilitasi,” ujar Politikus PKB Sidoarjo.
Nasih menjelaskan saat ini, DPRD Sidoarjo juga tengah disibukkan dengan sejumlah agenda strategis, mulai dari pembahasan efisiensi anggaran tahun 2026 hingga perencana langsung APBD 2027. Meski demikian, ruang dialog tetap terbuka.
“Kita juga mendekati bulan suci Ramadan. Bisa saja nanti dikemas dalam forum non formal seperti buka bersama. Yang jelas, ruang-ruang itu akan kami maksimalkan untuk menghadirkan kedua belah pihak termasuk SKPD terkait,” jelas Nasih.
Nasih menegaskan bahwa sejauh ini pelayanan publik di Sidoarjo masih berjalan normal. Menurutnya, baik Bupati dan Wakil Bupati tetap menjalankan tugas dan kegiatan masing-masing.
“Pantauan kami, pelayanan dasar masih berjalan baik. Tidak ada persoalan signifikan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Nasih menuturkan bahwa kami tetap akan menjalankan fungsi pengawasan secara berkala. Evaluasi kinerja, kata dia, akan dilakukan melalui mekanisme hearing dan penilaian triwulanan.
“Kalau nanti terbukti ada gangguan dengan ukuran tertentu, tentu komisi dan mitra kerja akan bersuara. Prinsipnya, kami ingin semua diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” pungkasnya.
