DigitalJatim.com – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mengelar kegiatan penjaringa aspirasi masyarakat (reses) di kota Malang bersama organisasi angkutan darat (organda) dan para sopir angkutan kota (angkot).
Kegiatan tersebut dihadiri para ketua jalur angkota dan ketua organda Kota Malang, untuk penyampaian yang turut memberikan sambutan dan pandangan dalam forum dialog bersama legislatof Jawa Timur dapil Malang Raya.
Dalam kesempatan ini, Puguh menyoroti transformasi Kota Malang dari kota pendidikan menjadi kota metropolitan membawa konsekuensi pada tiga tantangan utama: kemacetan, persoalan lingkungan dan sampah, serta potensi banjir.
“Kota Malang identik sebagai kota pendidikan dan wisata heritage. Maka pengalaman yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan harus menjadi prioritas. Salah satu kuncinya pengelolaan transportasi publik yang baik,” ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu, Rabu (11/2/2026).
Ia mengatakan bahwa kondisi ruas jalan di Kota Malang yang tidak bertambah, sementara jumlah kendaraan pribadi terus meningkat. Lonjakan volume kendaraan semakin terasa saat akhir pekan ketika ribuan kendaraan masuk ke kota.
“Ruas jalan tidak bertambah, tapi kendaraan terus naik. Angkot justru paling memungkinkan menjangkau ruas-ruas jalan kecil,” jelasnya.
Puguh mengingatkan, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi akan memperparah derajat kemacetan dan berdampak pada kualitas hidup warga.
Dalam forum tersebut, ia kembali mengangkat gagasan yang telah disuarakan sejak 2022, yakni program “Angkot Halokes” (Angkutan Sekolah). Program ini mendorong optimalisasi angkot untuk mengangkut pelajar.
Setiap hari, puluhan ribu siswa berangkat dan pulang sekolah di Kota Malang. Jika mayoritas diantar menggunakan kendaraan pribadi, kemacetan di jam sibuk sulit dihindari.
“Kalau anak-anak sekolah difasilitasi angkot yang nyaman dan aman, ini bisa jadi solusi kemacetan sekaligus menghidupkan kembali peran angkot,” katanya.
Namun, ia menekankan perlunya standarisasi dan revitalisasi armada. Mulai dari kondisi kendaraan yang lebih layak, sistem keamanan yang terjamin, hingga metode pembayaran modern seperti QRIS atau skema berbasis layanan. Puguh juga menyinggung operasional Koridor 8 Trans Jatim di Malang. Menurutnya, angkot dapat difungsikan sebagai feeder atau pengumpan yang menghubungkan wilayah permukiman menuju koridor utama.
“Ini kerja kolaboratif antara pemkot, pemprov, dan pemerintah pusat. Butuh keberpihakan kebijakan dan dukungan anggaran agar angkot bisa bertransformasi,” tegasnya.
Ia berharap intervensi kebijakan yang serius mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Kalau transportasi publiknya nyaman dan terjamin, orang tua pun merasa aman. Ini bukan hanya soal angkot, tapi masa depan mobilitas Kota Malang,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
