Surabaya – Komitmen perbaikan program makan bergizi gratis (MBG) terus diperkuat datang dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan penghentian sementara atau suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tetap berjalan sesuai standar kesehatan, keamanan pangan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2026).
Sejak Januari 2025 hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 1.528 SPPG di seluruh Indonesia telah dikenai kebijakan penghentian sementara. Kebijakan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan.
“Penghentian sementara operasional SPPG bukan tanpa alasan. BGN mengambil langkah ini sebagai bentuk kontrol kualitas terhadap layanan pemenuhan gizi yang menjadi tulang punggung program MBG,” jelasnya.
Langkah evaluatif ini mencakup berbagai aspek, mulai dari distribusi makanan, kebersihan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat. Menurut Lia, ketegasan ini mencerminkan adanya perbaikan tata kelola yang semakin baik di tubuh pemerintah.
“Kami sangat mendukung langkah tegas BGN. Ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Lia Istifhama.
Lia menilai kebijakan ini juga mencerminkan aspirasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan setiap program sosial berjalan efektif dan berkualitas. Menurutnya, program MBG merupakan program yang sangat mulia karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar implementasi di lapangan tetap optimal.
Selain memberikan apresiasi, Lia juga menyampaikan catatan penting terkait penyaluran program MBG agar lebih tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa penerima manfaat seharusnya difokuskan pada kelompok masyarakat paling membutuhkan, seperti Desil 1 (kelompok ekonomi terbawah), Desil 3 (kelompok rentan) Lingkungan pondok pesantren.
“Program ini sangat mulia, tetapi harus benar-benar tepat sasaran. Prioritas seharusnya diberikan kepada masyarakat di desil satu hingga tiga, termasuk juga pondok pesantren,” tegas Lia Istifhama.
Kebijakan suspend terhadap SPPG menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas Program Makan Bergizi Gratis.
Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu yaitu meningkatkan standar layanan gizi nasional, memastikan keamanan dan kualitas makanan, menjamin distribusi yang adil dan tepat sasaran, memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, lembaga pelaksana, serta pengawasan dari berbagai pihak, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Editor : Yoyok
