Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespons positif langkah pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan Pemprov Jatim selama ini aktif menyampaikan berbagai laporan dan keluhan terkait operasional SPPG kepada pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi dilakukan melalui satu pintu komunikasi dengan BGN. Setiap temuan di lapangan disampaikan melalui forum koordinasi yang melibatkan para ketua Satgas MBG di seluruh Jawa Timur.
“Kami selalu menyampaikan komunikasi satu pintu. Keluhan di lapangan kami sampaikan melalui grup koordinasi ketua Satgas MBG se-Jawa Timur yang beranggotakan 43 orang,” ujar Emil, Jumat (13/3/2026).
Melalui forum tersebut, berbagai laporan terkait kualitas layanan SPPG, mulai dari persoalan menu makanan hingga standar operasional dapur, langsung diteruskan kepada BGN.
Emil mencontohkan beberapa temuan di lapangan, seperti laporan dugaan keracunan makanan hingga persoalan standar harga menu yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Menurut dia, seluruh laporan tersebut secara rutin diteruskan kepada BGN agar segera ditindaklanjuti.
“Kami rutin meneruskan laporan itu ke BGN. Harapannya tentu ada tindakan tegas agar menjadi pembelajaran dan memberi efek jera,” katanya.
Emil juga mengapresiasi langkah BGN yang mulai mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Ia menyebut penghentian sementara tersebut tidak hanya menyasar unit yang dilaporkan bermasalah, tetapi juga SPPG lain yang memiliki potensi risiko serupa.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memadai serta dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang belum diajukan.
“Ketegasan ini penting. Bukan hanya terhadap yang dilaporkan, tetapi juga terhadap SPPG yang memiliki faktor risiko yang sama,” tegasnya.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, saat ini terdapat sekitar 1.401 SPPG yang telah memiliki SLHS, sementara 262 lainnya masih dalam proses pengajuan.
Namun masih ada ratusan SPPG yang belum mengajukan sertifikasi tersebut. Karena itu Emil berharap pemerintah pusat tidak hanya memberikan sanksi penghentian sementara, tetapi juga menetapkan batas waktu yang jelas bagi pengelola SPPG untuk melengkapi persyaratan.
“Kalau sampai batas waktu tidak ada keseriusan untuk mengajukan SLHS, maka sebaiknya kesempatan pengelolaan SPPG diberikan kepada pihak lain. Kasihan penerima manfaatnya,” imbuh dia.
Ia menambahkan, salah satu aspek yang tidak bisa ditawar adalah keberadaan sistem pengolahan limbah yang memadai. Hal itu penting karena aktivitas dapur dalam program MBG menghasilkan limbah makanan dan minyak dalam jumlah besar.
Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan.
“IPAL tidak boleh ditawar. Limbah makanan dan minyak itu banyak sekali. Kalau tidak diolah dengan baik bisa mencemari lingkungan,” terangnya.
Pemprov Jatim, lanjut Emil, akan terus berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Kami berterima kasih karena BGN sudah mengambil langkah tegas. Harapannya ini menjadi perbaikan bersama agar program berjalan lebih baik,” pungkasnya.
Editor: Yoyok
