Sidoarjo – Fraksi Partai Demokrat – NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp680,65 miliar. Besarnya, anggaran yang tidak terserap itu dinilai menjadi indikator belum optimalnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengubah kemampuan fiskal menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat – NasDem DPRD Sidoarjo, Muh. Zakaria Dimas Pratama, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (1/7/2026).
“Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan berarti masih ada jalan yang belum diperbaiki, saluran yang belum dibangun, sekolah yang belum ditingkatkan kualitasnya, serta pelayanan kesehatan yang belum diperluas,” ujar Dimas.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Demokrat-NasDem tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp5,526 triliun atau 101,35 persen dari target. Selain itu, Pemkab Sidoarjo kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, menurut Dimas, raihan opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai bukti tata kelola pemerintahan telah berjalan tanpa persoalan.
Ia mengingatkan masih terdapat sejumlah temuan BPK, di antaranya kekurangan volume pekerjaan konstruksi, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga belum optimalnya penerapan denda keterlambatan pada sejumlah proyek.
“Opini WTP bukan berarti seluruh tata kelola pemerintahan sudah sempurna. Masih ada berbagai catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat-NasDem juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas belanja daerah. Pasalnya, realisasi belanja modal baru mencapai 75,40 persen sehingga dinilai belum maksimal mendorong pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Tak hanya itu, Dimas juga menyoroti tingginya piutang daerah yang terdiri atas piutang pajak sebesar Rp548,44 miliar dan piutang retribusi Rp95,42 miliar.
“Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, pemerintah didorong mempercepat digitalisasi sistem perpajakan, memperbarui basis data wajib pajak, serta memperkuat pengawasan agar efektivitas penerimaan daerah semakin meningkat,” jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo itu menegaskan, ukuran keberhasilan APBD tidak lagi hanya dilihat dari besarnya serapan anggaran, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Rakyat tidak bisa hidup dari angka-angka APBD. Rakyat hanya bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang benar-benar bekerja. Setiap rupiah APBD harus mampu mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mengatasi persoalan banjir yang selama ini dihadapi masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
