Surabaya – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur, Lia Istifhama. Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut, fenomena kelangkaan Solar bersubsidi berkaitan dengan perubahan mekanisme distribusi kuota dari sistem tahunan menjadi bulanan.
Ning Lia menjelaskan, perubahan kebijakan tersebut membuat pasokan Solar bersubsidi di SPBU lebih cepat menipis menjelang akhir bulan sehingga antrean kendaraan hampir dipastikan akan terjadi secara berkala.
“Dulu setiap SPBU memperoleh alokasi kuota tahunan. Sebagai gambaran, satu SPBU mendapat jatah sekitar 10.000 liter untuk satu tahun,” ujar Lia di Surabaya, Jumat (26/6/2026).
Dengan sistem lama, antrean biasanya baru terjadi ketika kuota tahunan mulai habis menjelang akhir tahun. Namun kini, kata Lia, keterbatasan pasokan berulang setiap bulan.
“Ke depan kita tidak perlu heran jika antrean mulai muncul setiap tanggal 22, 23, atau 24 ke atas. Itu karena kuota bulanan di setiap SPBU mulai menipis,” kata dia.
Menurut Ning Lia, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap sektor-sektor yang bergantung pada Solar bersubsidi, mulai angkutan umum, truk logistik, distribusi barang hingga armada pariwisata.
Jika antrean terus berulang setiap bulan, biaya operasional transportasi diperkirakan meningkat dan berpotensi mengganggu distribusi barang maupun mobilitas masyarakat.
Di sisi lain, Ning Lia menilai pengawasan penyaluran Solar subsidi juga semakin ketat. Adanya sanksi dari BPH Migas terhadap sejumlah SPBU membuat pengelola lebih berhati-hati dalam menyalurkan BBM bersubsidi agar tetap sesuai ketentuan.
Karena itu, Ning Lia meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab perubahan pola distribusi Solar subsidi agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Masyarakat dan pelaku usaha berhak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dengan keterbukaan informasi, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan lebih mudah mencari solusi agar distribusi BBM subsidi tetap lancar tanpa mengganggu roda ekonomi,” tegasnya.
Ning Lia menilai kebijakan kuota bulanan sejatinya bertujuan memperketat pengawasan agar kuota BBM bersubsidi tidak habis sebelum akhir tahun. Namun implementasinya masih membutuhkan penyesuaian karena kebutuhan Solar untuk sektor transportasi dan logistik tidak selalu sama setiap bulan.
Sebagai salah satu pusat industri dan distribusi nasional, Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai jalur logistik menuju kawasan Indonesia Timur. Ketika pasokan Solar mulai menipis pada pekan ketiga setiap bulan, waktu produktif para pengemudi habis untuk mengantre di SPBU.
Apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, biaya distribusi barang dikhawatirkan meningkat dan memicu ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy). Karena itu, Lia mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel, termasuk kemungkinan pemberian diskresi atau penyesuaian kuota bagi daerah dengan aktivitas industri dan logistik yang tinggi, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
