Trenggalek – Longsor yang terjadi di jalur nasional di wilayah Kabupaten Trenggalek mengganggu akses utama masyarakat serta arus kendaraan antardaerah.
Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Agus Cahyono, meminta respons cepat dari Bina Marga atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pengelola jalan nasional.
Pria yang akrab disapa Agus Cah itu menegaskan ruas jalan yang terdampak longsor merupakan aset nasional sekaligus jalur vital yang tidak memiliki alternatif memadai.
“Karena itu jalan aset nasional, harapan kami Bina Marga atau PU pusat selalu siap siaga mengatasi longsoran. Itu jalan utama dan tidak ada jalan alternatif lain yang benar-benar kondusif,” ujar legislator dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut cukup krusial karena jalur tersebut menjadi akses penting bagi kendaraan logistik, kendaraan besar, hingga masyarakat dari luar daerah.
Ia menilai jalan alternatif yang tersedia kurang representatif, terutama bagi kendaraan bertonase besar.
“Untuk mobil besar dan pengguna dari luar kota tentu tidak mudah melewati jalan alternatif. Maka PU harus siap siaga dan segera mengatasi longsoran ketika terjadi,” tegasnya.
Agus juga menyoroti titik longsor di kilometer 16. Ia meminta dilakukan pengecekan menyeluruh hingga ke sumber longsoran di bagian tebing atau bukit untuk mencegah longsor susulan, terutama saat intensitas hujan tinggi.
Selain penanganan darurat, ia juga mendorong evaluasi teknis berupa pemetaan titik rawan longsor. Tebing yang berpotensi runtuh perlu diperiksa secara berkala, termasuk pohon-pohon yang rawan tumbang.
Agus Cah juga meminta pemasangan rambu peringatan di titik rawan serta kesiapsiagaan petugas saat hujan turun agar dapat memberikan informasi kepada pengguna jalan.
“Kalau memang ada titik kerawanan, harus ada peringatan. PU juga harus siaga saat hujan dan memberi informasi kepada pengguna jalan,” pungkasnya.
Agus berharap penanganan cepat serta langkah antisipatif dari pemerintah pusat dapat meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di jalur vital Trenggalek tersebut. (Syaiful/Yoyok)
