Jember – Meski tengah berada di Tanah Suci, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait tetap memantau jalannya program daerah. Ia mengikuti rapat koordinasi Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember secara daring, Selasa (2/3/2026).
Kehadiran Gus Fawait dari Makkah disebut sebagai bentuk komitmen Pemkab Jember memastikan program nasional tersebut berjalan optimal dan sesuai standar.
Dalam arahannya, Gus Fawait menegaskan program MBG bukan sekadar penyediaan makanan bagi peserta didik. Ia menyebut program ini sebagai fondasi strategis menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Kekuatan bangsa tidak hanya dibangun melalui infrastruktur fisik, melainkan melalui kualitas sumber daya manusia sejak dini,” ujar Fawait seperti dikutip dari laman resmi Diskominfo Jember, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, generasi yang sehat dan bergizi baik akan menjadi penopang kemandirian bangsa di masa depan.
“Pembangunan kualitas anak-anak hari ini adalah bagian dari strategi jangka panjang yang menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global,” tegasnya.
Tak hanya berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, Fawait juga menyoroti efek ekonomi dari program MBG. Ia menyebut, dengan estimasi sekitar 270 dapur SPPG beroperasi di Jember, potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 15 ribu orang.
Angka itu belum termasuk efek berganda dari rantai pasok bahan pangan, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga sektor distribusi.
“Perputaran ekonomi di tingkat lokal akan bergerak. Produk petani terserap, UMKM tumbuh, dan kebutuhan tenaga kerja meningkat,” paparnya.
Ia memperkirakan total perputaran dana MBG di Jember dapat menyentuh Rp 4 triliun. Nilai itu hampir setara dengan APBD Jember 2026 yang berada di kisaran Rp 4,3 triliun. Tambahan belanja tersebut dinilai bisa menjadi motor penggerak sektor riil di daerah.
Meski demikian, Fawait mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik. Ia menyoroti masih adanya SPPG yang belum melengkapi izin seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan persyaratan teknis lainnya.
Ia meminta seluruh pengelola dapur segera melengkapi dokumen demi menjamin keamanan layanan. Pemkab Jember, lanjutnya, akan memperkuat koordinasi melalui forum rutin bulanan yang melibatkan Satgas, SPPG, korwil, korcam, camat, hingga puskesmas.
Selain itu, sistem pelaporan menu harian akan diberlakukan dari pihak dapur dan sekolah penerima manfaat sebagai bentuk pengawasan silang. CCTV di setiap dapur juga direncanakan terintegrasi dengan sistem pemantauan pemerintah daerah.
Fawait juga menegaskan tidak boleh ada pengurangan anggaran menu yang telah ditetapkan. Alokasi Rp 10 ribu untuk siswa SMP dan Rp 8 ribu untuk jenjang lainnya, kata dia, merupakan hak penerima manfaat.
“Integritas menjadi kunci. Jangan sampai ada dapur yang disuspensi karena kelalaian atau pelanggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Jember sekaligus Ketua Satgas MBG, Ahmad Helmi Luqman, mengungkapkan masih ada sekitar 50 SPPG yang belum memiliki SLHS berdasarkan evaluasi lapangan.
Beberapa dapur, kata Helmi, juga diminta memperbaiki kualitas air dan infrastruktur agar memenuhi standar kelayakan. Ia menekankan kontrol mutu, termasuk kewajiban penyimpanan sampel makanan, tidak bisa ditawar.
Menurutnya, kewenangan penjatuhan sanksi atau suspensi berada di Badan Gizi Nasional. Sementara Satgas daerah bertugas melakukan pengendalian, pengawasan, dan percepatan perbaikan.
Helmi berharap seluruh SPPG menjaga standar layanan dan terus meningkatkan kualitas demi menyukseskan program tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
