Aksi Buruh di Sidoarjo soal THR Dicicil, HRD PT Kerta Rajasa Raya Ungkap Kondisi Keuangan

- Publisher

Kamis, 5 Maret 2026 - 15:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Manager HRD Hernanda Bagus melakukan audiensi bersama perwakilan aksi tersebut di lobby kantor PT Kerta Rajasa Raya Sidoarjo. (Foto: Syaiful/digitalJatim)

Manager HRD Hernanda Bagus melakukan audiensi bersama perwakilan aksi tersebut di lobby kantor PT Kerta Rajasa Raya Sidoarjo. (Foto: Syaiful/digitalJatim)

Sidoarjo – Sistem pembayaran THR dengan cara dicicil kembali memicu protes para buruh PT Kerta Rajasa Raya di Kabupaten Sidoarjo. Para pekerja mendatangi kantor perusahaan menuntut THR 2026 dibayarkan penuh, bukan di angsur hingga berbulan-bulan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pernyataan, Penanggungjawab aksi SPL SPMI Sidoarjo Jupriyanto mengatakan para pekerja sudah tujuh tahun menerima THR dengan mekanisme cicilan. Menurutnya, kondisi ini dinilai merugikan para pekerja tersebut.

“Selama tujuh tahun ini THR keagamaan selalu dicicil. Untuk 2026, perusahaan juga menyampaikan tetap diangsur seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Jupriyanto saat ditemui wartawan DigitalJatim.

Jupriyanto menjelaskan tahun sebelumnya perusahaan mencicil pembayaran THR keagamaan hingga enam kali. Skemanya, kata dia, 45 persen dibayarkan sebelum hari raya, kemudian 15 persen seminggu setelah lebaran saat pekerja kembali masuk kerja.

“Sisanya dibayarkan empat kali dalam enam bulan berikutnya masing – masing 10 persen. Jadi, total baru lunas setelah enam bulan pasca lebaran,” jelas dia.

Menurutnya, skema tersebut kembali diterapkan pada tahun 2026 ini karena perusahaan mengaku belum mampu membayar THR keagamaan secara penuh.

“Padahal THR itu hak normatif pekerja. Tuntutan kami jelas, THR keagamaan 2026 harus dibayar penuh, tidak dicicil lagi,” tegas Jupriyanto.

Selain soal THR, ia juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran terkait BPJS Ketenagakerjaan dan status pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Jupriyanto menyebut, ada pekerja yang sudah bekerja lebih dari tiga hingga lima tahun bahkan sampai 10 tahun, tetapi statusnya masih belum jelas.

“Ada yang masuk sejak 2015 sampai sekarang, statusnya belum jelas. Ini juga kami soroti,” jelasnya.

Ia pun menambahkan sebelumnya pihak serikat buruh kerja telah menempuh jalur non litigasi dengan melaporkan persoalan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim pada tanggal 5 Maret 2025 lalu.

BACA JUGA  Gubernur Khofifah dan Pangdam V/Brawijaya Buka Karya Bakti TNI AD di Madura, Percepat Pemerataan Pembangunan

“Kami juga telah melayangkan somasi kepada perusahaan pada tanggal 2 Maret 2026. Namun, manajemen tetap menyatakan THR keagamaan akan dibayarkan secara bertahap,” kata dia.

“Di dalam kesempatan bersama sebelumnya sebenarnya disebutkan bahwa tahun 2026 THR tidak dicicil lagi. Tapi, kenyataannya tetap diangsur atau bertahap,” tambahnya.

Sementara itu, Manager HRD PT Kerta Rajasa Raya Hernanda Bagus mengatakan perusahaan saat ini sedang menghadapi kondisi keuangan yang sulit sehingga belum mampu membayar THR secara penuh.

“Kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Kenaikan harga bahan baku juga terjadi karena situasi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi pasokan,” terangnya.

Hernanda menegaskan pembayaran THR 2026 ini secara bertahap bukan karena kesengajaan perusahaan untuk melanggar aturan berlaku.

“Bukan karena kami ingin menyimpangi aturan, tetapi memang kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk membayar sekaligus,” jelasnya.

Meski demikian, pihak perusahaan berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog dengan serikat pekerja.

“Kami berharap bisa duduk bersama lagi dengan para serikat. Mari kita cari solusi terbaik tanpa mengedepankan ego masing-masing,” tukas Hernanda.

Lebih lanjut, Hernanda juga mengingatkan bahwa perusahaan tetap berupaya mempertahankan operasional dan tidak melakukan PHK, termasuk saat pandemi covid-19.

“Selama covid, kami tidak pernah melakukan PHK satu orang pun. Kami tetap berhatan demi kesejahteraan karyawan,” pungkasnya. (Syaiful/Yoyok)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wagub Emil Tegaskan Sensus Ekonomi Jadi Dasar Kebijakan Pemerintah yang Tepat Sasaran
Gubernur Khofifah dan Pangdam V/Brawijaya Buka Karya Bakti TNI AD di Madura, Percepat Pemerataan Pembangunan
8.000 Massa Forkom MBG Sidoarjo Gelar Aksi Damai, Wabup Mimik Siap Teruskan Aspirasi ke Pemerintah Pusat
Diskominfo Bangkalan Apresiasi Kiprah LensaJatim.id, Harap Tetap Profesional dan Kredibel
LensaJatim.id Rayakan Hari Jadi ke-6, Santuni Anak Yatim dan Gelar Doa Bersama
Menko AHY Cek Langsung Proyek Gedung Ponpes Al Khoziny, Masjid 4 Lantai dan Asrama 850 Santri
Gubernur Khofifah dan Menteri PPPA Hadiri Rakernas Lajnah Wathanah JATMAN, Perempuan Tarekat Jadi Garda Ketahanan Keluarga
Gubernur Khofifah Dorong Penguatan Sosial Keagamaan Lewat Munas-Konbes NU 2026 di Ploso

Berita Terkait

Selasa, 7 Juli 2026 - 01:53 WIB

Wagub Emil Tegaskan Sensus Ekonomi Jadi Dasar Kebijakan Pemerintah yang Tepat Sasaran

Selasa, 7 Juli 2026 - 01:36 WIB

Gubernur Khofifah dan Pangdam V/Brawijaya Buka Karya Bakti TNI AD di Madura, Percepat Pemerataan Pembangunan

Senin, 29 Juni 2026 - 13:19 WIB

8.000 Massa Forkom MBG Sidoarjo Gelar Aksi Damai, Wabup Mimik Siap Teruskan Aspirasi ke Pemerintah Pusat

Jumat, 26 Juni 2026 - 20:33 WIB

Diskominfo Bangkalan Apresiasi Kiprah LensaJatim.id, Harap Tetap Profesional dan Kredibel

Jumat, 26 Juni 2026 - 20:25 WIB

LensaJatim.id Rayakan Hari Jadi ke-6, Santuni Anak Yatim dan Gelar Doa Bersama

Berita Terbaru