Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah kerja sama strategis, mulai dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan BUMD, perdagangan antardaerah, optimalisasi tol laut, hingga inovasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) melalui perjanjian kinerja.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kunjungan itu merupakan tindak lanjut diskusi yang sebelumnya dilakukan saat retreat para gubernur lalu. Menurutnya, setelah misi dagang Jawa Timur ke Maluku Utara yang ditandai dengan penandatanganan MOU antar dinas.
“Saat ini Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, untuk menindaklanjuti beberapa rencana kerja sama, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masing – masing provinsi,” ujar Khofifah dalam konferensi pers tersebut.
Di sektor ekonomi, Khofifah juga menyoroti belum seimbangnya arus logistik antara Jawa Timur dengan Maluku Utara. Ia menyebut, kapal-kapal dari Jawa Timur kerpa membawa muatan penuh saat berangkat, namun minim muatan saat kembali.
“Pelaku usaha pelayaran bahkan pernah menyampaikan, kalau ada barang dari sana mereka siap menjemput. Artinya, Maluku Utara juga membutuhkan akses pasar yang lebih luas dengan konektivitas transportasi yang lebih baik,” kata Khofifah.
Sementara, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan pihaknya sengaja membawa jajaran Pemerintah Provinsi Maluku untuk belajar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khusunya dalam peningkatan kapasitas SDM melalui BPSDM.
Ia mengungkapkan sebagian besar kebutuhan bahan pokok Maluku Utara masih dipasok dari Jawa Timur, seperti beras, minyak goreng, telur, hingga daging ayam. Ketidakseimbangan arus barang dinilai berdampak pada tingginya biaya logistik dan memicu inflasi di daerahnya.
“Arus perginya jauh, tetapi arus baliknya belum seimbang. Ini menyebabkan biaya logistik cukup mahal dan berdampak pada inflasi di Maluku Utara. Karena itu, kami mencari solusi agar rantai pasok (supply chain) bisa lebih baik,” imbuh Gubernur Sherly.
“Jika arus barang bisa seimbang, biaya logistik dapat ditekan sehingga harga jual kebutuhan pokok di Maluku Utara ikut turun,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur Sherly juga mengapresiasi pencapaian SPBE Jawa Timur yang termasuk terbaik secara nasional dengan indeks 4,7. Sementara, Maluku Utara masih berada di angka 3,6.
“Jawa Timur ini salah satu Provinsi dengan indeks SPBE terbaik di Indonesia. Kami belajar untuk meningkatkan skor indeks SPBE kami. Kedepan, masih banyak sektor lain yang akan kami pelajari, termasuk sektor pertanian,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
