Surabaya – Aliansi Pemuda Peduli Bangkalan mendatangi kantor DPRD Jawa Timur untuk mempertanyakan kejelasan proyek Islamic Science Park (ISP) dan kawasan industri Tanjung Bulu Pandan. Pasalnya, hingga kini proyek tersebut belum menunjukkan progres fisik di lapangan.
Mereka menyoroti status lahan yang telah dibebaskan negara, namun belum sepenuhnya dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Kondisi ini dinilai memicu kekosongan kewenangan sehingga pembangunan tak kunjung dimulai.
Audiensi digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (23/2/2026). Pertemuan tersebut diterima Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Abdul Halim mengakui terdapat kendala dalam pelimpahan aset. Selain itu, muncul regulasi baru pada 2024 yang dinilai berbenturan dengan blueprint pembangunan yang telah disusun sekitar lima tahun lalu.
“Kami sudah memanggil instansi terkait, mulai dari Bappeda, Dinas Cipta Karya hingga Dinas Perhubungan untuk mengurai persoalan ini,” ujar Halim kepada wartawan usai audiensi tersebut.
Menurutnya, Pemprov Jatim tidak bisa gegabah membangun di atas lahan yang belum menjadi kewenangannya karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Padahal, masterplan pembangunan masjid sebagai pintu gerbang ISP disebut telah disiapkan Dinas Cipta Karya untuk memancing masuknya investor.
Halim menambahkan, proyek tersebut bukan sekadar rencana pusat. Program itu, kata dia, juga telah masuk dalam dokumen perencanaan nasional yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Namun masyarakat juga perlu realistis melihat situasi anggaran dan prioritas nasional yang kini mulai bergeser,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Pemuda Peduli Bangkalan, Ajib, mengaku keresahan warga semakin meningkat. Sebab, banyak masyarakat telah melepas lahan melalui proses penaksiran resmi dengan harapan ada percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar Jembatan Suramadu.
“Kami datang untuk meluruskan simpang siur informasi di bawah. Warga sudah kooperatif menyerahkan tanahnya. Jangan sampai proyek ini mandek hanya karena persoalan administrasi pelimpahan aset dari pusat ke kementerian atau provinsi,” tegas Ajib.
Meski kecewa, Ajib memastikan aliansi pemuda tetap mendukung pembangunan di Madura. Ia juga mengakui adanya pekerjaan rumah, mulai dari stabilitas keamanan hingga iklim investasi yang perlu dibenahi agar investor tertarik masuk.
“Kami butuh komunikasi yang sinkron antara empat kabupaten di Madura. Ini bukan soal dianaktirikan, tapi bagaimana bersama-sama membuka pintu gerbang pembangunan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
