Sidoarjo – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Tibumtranmas Linmas).
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah persoalan di masyarakat menjadi sorotan mulai dari peredaran minuman keras (miras), tindakan asusila, bangunan liar hingga penggunaan sound horeg.
Rapat digelar di ruang rapat komisi DPRD Sidoarjo, Kamis (29/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus IV Achmad Muzayyin dari Fraksi PKB, didampingi Ketua Pansus IV Vike Widya Asroni dari Fraksi PKS.
Agenda rapat kali ini mendengarkan masukan dan aspirasi dari perwakilan ranting di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dinilai membutuhkan penanganan serius melalui kolaborasi lintas sektor.
Wakil Ketua Pansus IV Achmad Muzayyin mengatakan, masukan dari perwakilan kecamatan menunjukkan masih banyak persoalan ketertiban umum yang perlu mendapat perhatian.
“Hari ini usulan dari masukan dan aduan ranting kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Fakta di lapangan ternyata banyak problem di masyarakat yang luar biasa yang membutuhkan penanganan secara serius, terutama kerja sama,” ujar Muzayyin.
Muzayyin menyebut sejumlah aduan masyarakat yang mengemuka antara lain maraknya peredaran miras, tindakan asusila, keberadaan bangunan liar, pengaturan volume sound horeg, hingga pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya.
“Berbagai persoalan tersebut perlu ditangani melalui kolaborasi dan sinergi yang baik antara pihak-pihak terkait agar penegakan aturan dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Politikus PKB itu juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai tempat hiburan yang dikabarkan kembali beroperasi meski sebelumnya telah ditertibkan.
Ia menyatakan persoalan tersebut telah dipantau oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Muzayyin berharap aparat terkait dapat mengambil tindakan tegas agar aktivitas yang meresahkan warga tidak kembali terjadi.
“Persoalan ini sudah dimonitor oleh Satpol PP. Insyaallah akan ada tindakan secara tegas, biar tidak terjadi kembali lagi yang sempat meresahkan bagi masyarakat sekitarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muzayyin menekankan pentingnya koordinasi antara jajaran di tingkat kecamatan dan Satpol PP. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar penanganan berbagai pelanggaran ketertiban umum di lapangan dapat berjalan efektif.
“Seluruh masukan dan aspirasi dari perwakilan kecamatan itu selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan Raperda Tibumtranmas Linmas,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
