Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak menyasar sektor produktif, terutama industri pengolahan dan hilirisasi hasil pertanian. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus mendorong UMKM naik kelas.
Hingga 23 Oktober 2026, penyaluran KUR di Jawa Timur mencapai Rp 49,06 triliun kepada 1.065.986 debitur. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), capaian tersebut menempatkan Jatim di peringkat pertama nasional, baik dari sisi jumlah debitur maupun nilai penyaluran.
Hal itu disampaikan Emil saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Tahun 2026 Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Kantor Pusat Bank Jatim, Surabaya, Selasa (27/10/2026).
Emil mengatakan besarnya penyaluran KUR perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pembiayaan dan perluasan akses bagi pelaku usaha. Menurutnya, pembiayaan tidak cukup hanya mendukung aktivitas perdagangan, tetapi juga perlu mendorong pengolahan bahan baku menjadi produk bernilai tambah.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya mendorong pembiayaan ke sektor yang menciptakan nilai tambah, khususnya industri pengolahan dan hilirisasi hasil pertanian. Artinya, permodalan KUR tidak boleh berhenti pada perdagangan bahan mentah saja, melainkan harus mendanai proses pengolahan produk lokal, seperti pengolahan hasil tani dan komoditas unggulan daerah, agar memiliki daya saing tinggi dan nilai jual yang jauh lebih besar di pasaran,” kata Emil dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Dia menambahkan, pemerintah daerah akan berkoordinasi untuk mempermudah persyaratan perizinan bagi pelaku usaha potensial. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya debitur baru, terutama di sektor hilirisasi pertanian.
“Maka kami akan berkoordinasi nantinya untuk syarat-syarat perizinan akan dipermudah agar bermunculan debitur potensial baru yang mendongkrak sektor hilirisasi pertanian ini dan lebih tepat sasaran juga,” lanjutnya.
Emil menjelaskan ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penyaluran KUR, yakni akses, distribusi, kualitas, dan graduasi atau peningkatan kelas usaha.
Dari sisi akses, pemerintah perlu memperhatikan kemudahan persyaratan dan persoalan riwayat kredit calon debitur. Sementara itu, distribusi berkaitan dengan pemerataan pembiayaan antarwilayah dan sektor usaha.
Adapun aspek kualitas mencakup pengendalian risiko dan pengelolaan portofolio pembiayaan. Pada aspek graduasi, pendampingan diperlukan agar penerima KUR mampu meningkatkan kapasitas usaha dan berkembang ke skala yang lebih besar.
Emil juga menyoroti kendala yang dihadapi pelaku usaha ketika beralih dari perdagangan ke industri pengolahan. Menurutnya, persyaratan perizinan dan standar industri yang lebih kompleks perlu diatasi melalui pendampingan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.
“Kalau ditanya hari ini ada keluhan, ya ada, secara jangka panjang perlu kita benahi bersama. Orang kalau berdagang syarat perizinannya tidak terlalu rumit, tapi begitu masuk sektor industri kecil, mereka harus memenuhi banyak standar. Ini yang perlu kita rumuskan bersama agar penyaluran tetap berjalan sehat tanpa membebani pelaku usaha,” ungkap Emil.
Untuk memastikan efektivitas program, Emil mendorong pengukuran keberhasilan KUR berdasarkan penambahan debitur baru, kualitas portofolio dan risiko per sektor, serta dampaknya terhadap omzet, kapasitas usaha, dan penyerapan tenaga kerja.
Dia juga mengusulkan pembangunan dashboard KUR di tingkat kabupaten/kota yang terintegrasi dengan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pendamping UMKM.
“Kami siap mengambil peran antara lain melalui penyediaan data UMKM yang potensial, pendampingan usaha, serta membantu kelancaran koordinasi pembiayaan,” ujar Emil.
Rapat koordinasi tersebut dilanjutkan dengan arahan strategis dari Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama para pemangku kepentingan berkomitmen menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah untuk memperkuat tata kelola penyaluran KUR, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan pembiayaan.
Dengan penyaluran yang mendekati Rp 50 triliun kepada lebih dari satu juta debitur, KUR diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas usaha, dan memperluas lapangan kerja.
Emil pun mengingatkan pelaku usaha agar memanfaatkan pembiayaan KUR secara bijak serta disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Ia berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pendamping UMKM dapat memperluas akses pembiayaan, membuka pasar yang lebih luas, serta mendorong semakin banyak UMKM naik kelas.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
