Trans Jatim Kian Populer, Program Khofifah-Emil Permudah Mobilitas Masyarakat Jatim

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Syaiful Hidayat

- Author

Kamis, 3 September 2026 - 21:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trans Jatim Kian Populer, Program Khofifah-Emil Permudah Mobilitas Masyarakat Jatim. (Dok. Istimewa)

Trans Jatim Kian Populer, Program Khofifah-Emil Permudah Mobilitas Masyarakat Jatim. (Dok. Istimewa)

Surabaya – Program Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak di periode kedua kepemimpinan mulai mendapat respons positif dari masyarakat. Hal itu tercermin dari hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).

Survei terbaru ARCI mencatat tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Khofifah-Emil mencapai 79,6 persen. Sejumlah program menjadi sorotan positif, mulai dari Bus Trans Jatim, pemutihan pajak kendaraan bermotor, pengelolaan sampah, hingga program pendidikan.

Peneliti ARCI Baihaki Sirajt mengatakan, sejumlah program yang dijalankan Pemprov Jatim mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Sejumlah program seperti Bus Trans Jatim, pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga pengelolaan sampah,” kata Baihaki saat memaparkan hasil survei di Surabaya, Kamis (3/9/2026).

Bus Trans Jatim menjadi program dengan tingkat kepuasan tertinggi. Sebanyak 82,5 persen responden mengaku puas terhadap keberadaan layanan transportasi publik tersebut.

Menurut Baihaki, tingginya kepuasan itu menunjukkan masyarakat membutuhkan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Karena itu, warga berharap jangkauan Bus Trans Jatim terus diperluas.

“Bus Trans Jatim tertinggi, dan harapan masyarakat adalah program Bus Trans Jatim terus diperluas ke wilayah-wilayah lain di Jawa Timur,” ujarnya.

Saat ini, Bus Trans Jatim telah memiliki delapan koridor. Masyarakat berharap pemerintah menambah koridor sekaligus memperluas jangkauan layanan hingga daerah-daerah lain.

“Karena warga ingin transportasi umum bisa dijamin oleh pemerintah, dan itu mulai digarap oleh Khofifah saat memimpin Jatim,” imbuhnya.

Baihaki menilai pengembangan transportasi publik harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, keberadaan angkutan umum dinilai mampu memberikan akses mobilitas yang lebih murah, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

BACA JUGA  Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar

Di sektor pendidikan, program beasiswa SMA/SMK swasta bagi warga tidak mampu juga mendapat respons positif. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program tersebut mencapai 76,8 persen.

Namun, masyarakat masih berharap Pemprov Jatim memperkuat pengawasan terhadap potensi pungutan liar (pungli) di sekolah SMA/SMK negeri.

“Warga juga berharap di sektor pendidikan, Pemprov Jatim terus menekan kasus-kasus pungutan liar (pungli) di sekolah SMA/SMK negeri di Jawa Timur,” tutur Baihaki.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga mendapat tingkat kepuasan cukup tinggi, yakni 77,7 persen. Kendati demikian, hasil survei menemukan sejumlah masukan dari masyarakat terkait pelaksanaannya.

Salah satunya mengenai penghapusan denda pajak yang dinilai belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Berdasarkan temuan survei, penghapusan denda disebut berlaku bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari satu tahun.

Sementara wajib pajak yang terlambat membayar satu hingga dua bulan masih ditemukan membayar denda. Masyarakat juga meminta layanan Samsat Corner ditingkatkan.

“Kepuasan warga atas program pemutihan di angka 77,7 persen. Namun, banyak masukan seperti denda pajak yang dihapuskan ternyata hanya berlaku bagi wajib pajak yang telat membayar di atas satu tahun,” jelasnya.

“Selain itu, layanan Samsat Corner perlu ditingkatkan,” lanjut Baihaki.

Sementara itu, dua program baru Pemprov Jatim, yakni Perisai Anak dan KIP Jawara, juga mendapat respons positif. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kedua program tersebut mencapai 78,1 persen.

Masyarakat berharap program tersebut tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi dilaksanakan secara konsisten.

Untuk sektor lingkungan, kinerja Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah mendapat kepuasan 81,3 persen.

Sedangkan program ketahanan pangan dan Bansos Plus mencatat tingkat kepuasan sebesar 79,6 persen.

BACA JUGA  Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja

Meski mayoritas program mendapat respons positif, persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jatim.

Perbaikan jalan provinsi menjadi salah satu sektor dengan tingkat kepuasan terendah. Dari hasil survei ARCI, hanya 48,4 persen warga yang menyatakan puas terhadap program perbaikan jalan provinsi oleh Bina Marga Jatim. Sementara 51,6 persen lainnya tidak puas.

“Warga masih mengeluhkan perbaikan jalan di Jawa Timur yang masih lamban dilakukan oleh PU Bina Marga,” kata Baihaki.

Menurutnya, persoalan jalan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemprov Jatim. Mayoritas responden berharap pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan provinsi di berbagai daerah.

“Perbaikan jalan menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemprov Jatim. Mayoritas responden ingin Pemprov Jatim fokus untuk memperbaiki jalan provinsi di daerah-daerah,” tandasnya.

Secara umum, survei ARCI mencatat tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Khofifah-Emil selama periode kedua mencapai 79,6 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 18-28 Agustus 2026 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dalam survei dengan margin of error sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

ARCI menggunakan metode stratified random sampling dalam survei tersebut. Pendanaan survei dilakukan secara mandiri.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Syaiful Hidayat

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri
Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar
Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja
Belajar dari Kasus Tanah Fasum Sidoarjo, Sriatun DPRD Jatim Tekankan Digitalisasi Aset Desa
Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital Pengadilan Tinggi Surabaya, Layak Jadi Percontohan Nasional
Gerakan Indonesia ASRI, PC TIDAR Sidoarjo Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan Hidup
Dukung Gerakan Indonesia ASRI, DPC Partai Gerindra Sidoarjo Hijaukan Hutan Kota dan Bersihkan Sungai
Hadiri Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-81 Jatim, Senator Lia Sebut Jatim Bangunan Politik Humanis
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:20 WIB

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:23 WIB

Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar

Kamis, 22 Oktober 2026 - 02:39 WIB

Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:17 WIB

Belajar dari Kasus Tanah Fasum Sidoarjo, Sriatun DPRD Jatim Tekankan Digitalisasi Aset Desa

Minggu, 18 Oktober 2026 - 04:10 WIB

Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital Pengadilan Tinggi Surabaya, Layak Jadi Percontohan Nasional

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan khitanan massal dan cek kesehatan gratis (CKG) di Pendopo Kabupaten Pacitan. (Dok. Humas Pemprov)

Pemerintahan dan Kebijakan

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan

Jumat, 23 Okt 2026 - 03:31 WIB

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan. (Dok. Syaiful)

Pemerintahan dan Kebijakan

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Kamis, 22 Okt 2026 - 23:53 WIB

WhatsApp