DigitalJatim.com – Jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026, Aliansi Jurnalis Sidoarjo (AJS) menggandeng Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono menggelar dialog interaktif bertema pencegahan disinformasi Pilkades. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Komisi DPRD Sidoarjo, Jumat (13/2/2026) pagi.
Dialog dihadiri unsur pemerintah daerah, kepala desa, hingga jurnalis dari berbagai media. Sebanyak 80 desa di Kabupaten Sidoarjo dijadwalkan menggelar Pilkades pada 2026. Sementara itu, 79 kepala desa akan mengakhiri masa jabatan pada tahun yang sama.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah mulai mematangkan regulasi, tahapan, serta skema pengawasan agar pesta demokrasi tingkat desa itu berjalan aman dan kondusif.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus Sunarno menjelaskan, revisi Undang-Undang Desa melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 kini mengatur secara khusus mekanisme calon tunggal dalam Pasal 34A.
“Sering terjadi saat penutupan pendaftaran, hanya ada satu calon yang mendaftar. Regulasi terbaru sudah mengatur skema tersebut,” ujarnya.
Ia memaparkan, tahapan pendaftaran dijadwalkan dimulai 9 Mei 2026, sedangkan pemungutan suara berlangsung 24 Mei 2026. Jika tahapan tidak berjalan sesuai jadwal, dikhawatirkan terjadi kekosongan jabatan yang berpotensi menghambat pembangunan desa.
Ketua AJS Nur Yahya menegaskan, Pilkades merupakan momentum penting bagi masyarakat desa. Ia mengapresiasi dukungan Warih Andono dalam upaya pencegahan disinformasi.
“Media punya tanggung jawab menjaga ruang informasi tetap sehat, terutama menjelang Pilkades,” katanya.
Warih Andono menambahkan, media harus menjadi jembatan informasi yang positif dan profesional di masa krusial seperti ini.
“Media di AJS harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa maupun kabupaten. Lakukan kontrol sosial yang positif dan sajikan informasi akurat. Kepala desa juga perlu terbuka agar informasi yang disampaikan inklusif dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Narasumber AJS, Siska Prestiwati Wibisono, memaparkan materi tentang hoaks dan dampak sosialnya. Menurut dia, hoaks kerap sengaja diproduksi untuk memicu konflik dan memperkeruh situasi politik desa.
“Media berperan sebagai penjaga gerbang informasi. Verifikasi fakta, edukasi literasi digital, dan penyajian berita akurat menjadi kunci melawan hoaks,” jelasnya.
Ia menekankan, jurnalis harus mengedepankan kode etik, mengutamakan akurasi dibanding kecepatan, serta mengajak masyarakat untuk saring sebelum sharing.
Siska menambahkan, penyebaran berita bohong dapat membuat masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang benar. Dampaknya, muncul salah pengambilan keputusan hingga meningkatnya rasa saling curiga antarwarga.
Sementara itu, Ketua DPC PKDI Sidoarjo Budiono meminta media mengawal tahapan Pilkades secara menyeluruh, termasuk menyajikan rekam jejak bakal calon kepala desa.
“Misalnya ada bakal calon yang pernah tersangkut kasus hukum. Jika ancaman hukumannya di bawah lima tahun sesuai ketentuan, masih diperbolehkan mencalonkan diri. Informasi seperti ini penting diketahui masyarakat,” ujarnya.
Melalui dialog ini, AJS bersama DPRD Sidoarjo berharap Pilkades 2026 berlangsung kondusif dengan dukungan informasi yang jernih, terverifikasi, dan bebas hoaks. Media diharapkan menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Penulis : Syaiful Hidayat
