Malang — Tingginya angka pengangguran di Kota Malang menjadi sorotan Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Tahun 2025 mencatat sebanyak 27.710 warga masih menganggur dari total 486.794 angkatan kerja.
Fakta yang lebih mengkhawatirkan, mayoritas pengangguran justru berasal dari lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi. Rinciannya, lulusan SMA/SMK mencapai 11.356 orang, sedangkan lulusan perguruan tinggi sebanyak 6.491 orang.
Menurut Puguh, kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah agar segera menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan.
“Data ini patut menjadi perhatian serius. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan puluhan perguruan tinggi, tetapi masih memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, terutama dari lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi,” ujar Puguh, Selasa (22/7/2026).
Legislator Fraksi PKS DPRD Jatim itu menilai, tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi memunculkan persoalan sosial apabila tidak segera diantisipasi.
“Pengangguran bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bisa memicu kerentanan sosial, kriminalitas, hingga masalah sosial lainnya. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan langkah yang progresif dan kolaboratif,” katanya.
Puguh mendorong Pemerintah Kota Malang memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, dunia usaha, serta lembaga pendidikan untuk menekan angka pengangguran.
Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah memanfaatkan keberadaan 16 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan kompetensi lulusan SMA dan SMK agar lebih siap memasuki dunia kerja.
“Pemkot Malang perlu lebih agresif menjalin kerja sama dengan BLK milik Pemprov Jatim. Lulusan SMA dan SMK yang belum melanjutkan kuliah atau belum bekerja bisa mendapatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.
Selain pelatihan, Puguh juga menilai program pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan yang diperluas secara nasional pada tahun ini dapat menjadi solusi bagi lulusan perguruan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan memetakan perusahaan yang siap menerima peserta magang sekaligus menghubungkannya dengan para pencari kerja.
“Dengan begitu, terjadi link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan,” terangnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan ekonomi kreatif, industri digital, dan kewirausahaan. Menurutnya, Kota Malang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut sebagai sumber penciptaan lapangan kerja baru.
“Yang dibutuhkan adalah orkestrasi dan komunikasi lintas sektor. Ketika data pengangguran dipadukan dengan program pelatihan, pemagangan, dan kebutuhan industri, maka persoalan ini bisa diurai bersama,” tegasnya.
Puguh berharap tingginya angka pengangguran tidak berhenti menjadi sekadar data statistik, tetapi menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
“Pengangguran harus ditekan agar bonus demografi yang dimiliki Kota Malang benar-benar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menjadi sumber persoalan sosial di masa depan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
