Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas menyayangkan konflik yang terjadi antara sopir angkot dengan operasional Bus Trans Jatim Koridor Malang Raya. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya tidak terjadi karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara paguyuban sopir angkot dan perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub).
Puguh menjelaskan, dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa angkutan kota (angkot) akan difungsikan sebagai feeder. Dengan skema itu, keberadaan Trans Jatim tidak akan menggeser mata pencaharian sopir angkot.
“Saya cukup menyayangkan terjadinya konflik antara paguyuban sopir angkot dengan Bus Trans Jatim. Padahal, hasil pertemuan sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa angkot akan dijadikan feeder sehingga keberadaan Trans Jatim Koridor Malang Raya tidak menggerus angkot yang sudah ada,” ujar Puguh di DPRD Jatim, Senin (6/7/2026).
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu mengatakan, sejak awal keberadaan Trans Jatim tidak dimaksudkan untuk menggantikan angkot yang telah lebih dulu melayani masyarakat.
“Itu sudah disepakati sebelumnya. Sopir angkot juga sudah sepakat. Namun, sampai hari ini regulasi terkait eksistensi angkot sebagai feeder belum juga terwujud,” kata Puguh.
Selain itu, Puguh menilai rencana penambahan koridor Trans Jatim pada dasarnya merupakan langkah positif untuk meningkatkan layanan transportasi publik. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian sopir angkot.
“Penambahan koridor baru tentu bagus. Keberadaan Trans Jatim juga sangat baik. Tetapi jangan sampai keberadaannya justru mensubstitusi pekerjaan masyarakat yang selama ini sudah ada. Sama saja dengan mematikan mata pencaharian mereka,” tegasnya.
Karena itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan segera mengambil langkah serius dengan membangun komunikasi yang lebih intensif bersama para sopir angkot.
“Permasalahan ini harus dicarikan jalan tengah. Jangan hanya berhenti pada kesepakatan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan,” imbuhnya.
Menurut Puguh, apabila angkot memang akan dijadikan feeder, maka pemerintah harus segera menyusun aturan dan skema pelaksanaannya secara jelas agar para sopir tidak merasa khawatir kehilangan penghasilan akibat hadirnya Trans Jatim.
“Apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang. Jangan sampai muncul anggapan bahwa negara justru menjadi musuh masyarakat. Itu menunjukkan komunikasi pemerintah kepada masyarakat belum berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Puguh juga mengungkapkan, dalam pembahasan sebelumnya telah muncul rekomendasi agar angkot dimanfaatkan sebagai transportasi sekolah. Bahkan, Pemerintah Kota Malang disebut telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program tersebut.
“Diskusi terakhir yang saya ikuti merekomendasikan angkot menjadi transportasi sekolah. Informasinya, Kota Malang juga sudah menganggarkan program tersebut,” katanya.
Meski demikian, hingga kini para sopir angkot masih belum mendapatkan kepastian mengenai skema maupun regulasi yang akan diterapkan.
“Yang dibutuhkan sebenarnya komunikasi. Duduk bersama mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Niat baik Pemprov Jatim menghadirkan transportasi publik yang terjangkau dan mampu mengurai kemacetan harus tetap berjalan, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari angkot,” pungkasnya.
