Namanya Viral Terseret Pusaran MBG, Ketua DPRD Jatim Janjikan Hadiah bagi Penemu Fakta

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Yoyok

- Author

Rabu, 10 Juni 2026 - 23:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musyafak Rouf. (Foto: Istimewa)

Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musyafak Rouf. (Foto: Istimewa)

Penulis: Syaiful HidayatEditor: Yoyok

Surabaya – Usai memberikan statement terkait keberhasilan pemerintah provinsi Jawa Timur yang berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian) ke -11 kalinya di gedung negara Indrapura Surabaya, Selasa (9/6/2026), ketua DPRD provinsi Jawa Timur Musyafak Rouf dikejutkan dengan pertanyaan salah satu awak media terkait namanya terdaftar di pusaran kasus MBG.

Musyafak Rouf membantah keras tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Musyafak juga menepis rumor yang mengeklaim dirinya ikut menitipkan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program andalan pemerintah tersebut.

Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya daftar nama sejumlah tokoh di media sosial dan pesan berantai yang dikaitkan dengan penentuan titik layanan MBG. Isu ini mencuat ke publik setelah adanya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ini berita hoax… saya gak punya sama sekali dapur MBG dan kalau ada yg menemukan saya ikut ikutan dengan MBG, saya kasih hadiah,” tegasnya.

Politisi PKB tersebut juga mengaku terkejut, karena pihaknya tidak merasa terlibat dengan program andalan presiden Prabowo Subianto tersebut.

Saat dimintai klarifikasi terkait rumor yang sangat viral tersebut, Musyafak menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah didatangi maupun dimintai keterangan oleh siapapun.

“Ya klarifikasi ama siapa wong gak ada yang tanya,,, demi Allah saya tidak ada urusan MBG blas,” tukasnya.

Musyafak juga menanyai semua kader PKB tentang siapa yang menyebarkan berita hoax tersebut

“Kulo tracking di akun ini, bukan akun asli, Akun Anonim, memang disiapkan untuk black ops,” jelas Musyafak mendapatkan jawaban dari salah satu kadernya.

BACA JUGA  Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja

“Masalah MBG itu, gak tahu sama sekali sehingga tidak mau komentar. Kan itu kewenangan di pusat. Tata kelola dan mekanismenya seperti apa, kami tidak pernah dilibatkan dan juga tidak pernah diajak rembukan terkait dengan MBG itu,” tandasnya.

Musyafak mengakui bahwa namanya memang tercantum dalam daftar puluhan tokoh yang viral di media sosial. Daftar tersebut disebut-sebut berisi nama-nama pihak yang diduga menitipkan titik layanan MBG demi keuntungan tertentu.

Spekulasi publik semakin liar setelah pihak Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang kini telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG, menyatakan akan membuka informasi mengenai siapa saja pihak yang menitipkan titik layanan.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait yang mengonfirmasi validitas daftar nama yang beredar tersebut.

Karena merasa tidak memiliki keterlibatan ataupun kapasitas, Musyafak memilih tidak berkomentar lebih jauh mengenai substansi pelaksanaan program MBG.

Ia menjelaskan bahwa seluruh pembahasan, anggaran, hingga penentuan lokasi sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat, tanpa melibatkan DPRD provinsi Jawa Timur.

Musyafak secara tegas menyatakan bahwa informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan bagi-bagi jatah titik layanan MBG adalah kabar bohong atau hoaks. Ia bahkan menantang pihak manapun untuk membuktikan tudingan tersebut.

“Cari satu aja kalau ada tak kasih hadiah. Saya enggak ada sama sekali, gak punya MBG,” ungkap Musyafak.

Ia bahkan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial, terutama yang belum terverifikasi kebenarannya.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Sumber Berita: digitaljatim.com

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri
Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar
Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja
Belajar dari Kasus Tanah Fasum Sidoarjo, Sriatun DPRD Jatim Tekankan Digitalisasi Aset Desa
Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital Pengadilan Tinggi Surabaya, Layak Jadi Percontohan Nasional
Gerakan Indonesia ASRI, PC TIDAR Sidoarjo Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan Hidup
Dukung Gerakan Indonesia ASRI, DPC Partai Gerindra Sidoarjo Hijaukan Hutan Kota dan Bersihkan Sungai
Hadiri Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-81 Jatim, Senator Lia Sebut Jatim Bangunan Politik Humanis
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:20 WIB

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Puguh DPRD Jatim Tekankan Nasionalisme dan Perjuangan Santri

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:23 WIB

Raperda Tibumtranmas Linmas Dibahas, Rizza DPRD Sidoarjo Soroti Bullying hingga Gangster Pelajar

Kamis, 22 Oktober 2026 - 02:39 WIB

Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bangun DPRD Sidoarjo Soroti Daya Beli hingga Lapangan Kerja

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:17 WIB

Belajar dari Kasus Tanah Fasum Sidoarjo, Sriatun DPRD Jatim Tekankan Digitalisasi Aset Desa

Minggu, 18 Oktober 2026 - 04:10 WIB

Ning Lia Apresiasi Transformasi Digital Pengadilan Tinggi Surabaya, Layak Jadi Percontohan Nasional

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan khitanan massal dan cek kesehatan gratis (CKG) di Pendopo Kabupaten Pacitan. (Dok. Humas Pemprov)

Pemerintahan dan Kebijakan

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan

Jumat, 23 Okt 2026 - 03:31 WIB

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan. (Dok. Syaiful)

Pemerintahan dan Kebijakan

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Kamis, 22 Okt 2026 - 23:53 WIB

WhatsApp