Surabaya – Maraknya isu dan kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi, menuai sorotan kalangan legislatif.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kondisi tersebut sebagai titik krusial yang harus segera ditangani serius oleh seluruh pihak. DPRD Jatim, kata dia, telah mengantisipasi persoalan itu dengan menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang kini telah resmi disahkan.
“Perda tersebut diharapkan menjadi landasan kuat dalam upaya perlindungan di lingkungan pendidikan. Ini bisa menjadi instrumen penting dalam implementasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk di sekolah,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Tak hanya itu, Komisi E juga mendorong penguatan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKS). Puguh mengklaim, tim tersebut mulai aktif di berbagai sekolah.
Bahkan, pihaknya melakukan inspeksi maraton ke sejumlah sekolah guna memastikan TPPKS berjalan efektif.
“Kami turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan tim ini benar-benar eksis dan mampu melakukan langkah mitigasi terhadap potensi kekerasan,” tegas Puguh.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengakui, potensi tindak kriminal, termasuk kekerasan seksual, selalu ada di tengah masyarakat. Karena itu, Puguh menegaskan perlunya penindakan tegas terhadap pelaku sesuai hukum yang berlaku guna menimbulkan efek jera.
“Segala bentuk kriminalitas, termasuk pelecehan seksual dan predator seksual, harus ditindak tegas. Ini penting untuk memberikan efek jera,” katanya.
Selain penegakan hukum, Puguh menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui penguatan pendidikan karakter dan spiritual di sekolah. Guru, menurut dia, tidak hanya berperan dalam transfer ilmu, tetapi juga membangun moralitas siswa.
“Penguatan karakter bisa dilakukan melalui doa sebelum belajar, bimbingan rohani, hingga kegiatan berbasis nilai-nilai moral dan agama. Ini penting untuk membentengi siswa,” jelasnya.
Komisi E DPRD Jatim, kata dia, akan terus melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja TPPKS di sekolah-sekolah. Puguh berharap, kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tidak kembali terjadi karena dinilai mencoreng marwah dunia pendidikan.
“Lembaga pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi intelektualitas dan moralitas tidak boleh ternodai oleh tindakan amoral,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
