Surabaya – Ancaman kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada pertengahan 2026 mulai menjadi sorotan serius. Sejumlah wilayah di Jawa Timur berpotensi terdampak, terutama daerah dengan keterbatasan sumber air bersih.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode Maret hingga April merupakan masa pancaroba. Memasuki bulan Mei, sekitar 56,9 persen wilayah Jawa Timur diperkirakan mulai memasuki musim kemarau. Puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus 2026, dengan cakupan mencapai 70,9 persen wilayah.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kekeringan di ratusan desa. Ancaman ini pun mendapat perhatian dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. Ia menegaskan perlunya langkah mitigasi yang terencana dan terukur sejak dini.
“Ini harus dijadikan dasar dalam arah kebijakan ke depan, terutama terkait potensi El Nino yang bisa memperparah kekeringan,” ujar Puguh, Senin (6/4/2026).
Mengacu pada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, sekitar 800 desa berpotensi mengalami kekeringan setiap musim kemarau. Angka tersebut cenderung berulang setiap tahun, menandakan persoalan ini belum tertangani secara menyeluruh.
“Sudah saatnya disiapkan kebijakan permanen agar masyarakat tidak lagi khawatir setiap musim kemarau datang,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur tersebut.
Puguh mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pembangunan sumur bawah tanah atau sumur artesis di wilayah rawan kekeringan. Meski membutuhkan anggaran besar, ia menilai langkah tersebut merupakan investasi penting untuk menjamin ketersediaan air bersih.
Selain itu, penguatan infrastruktur pipanisasi air dinilai menjadi solusi efektif, terutama di daerah yang memiliki sumber mata air namun belum terdistribusi secara optimal.
“Perlu dibuat tandon besar dan jaringan distribusi air, sehingga saat kemarau masyarakat tidak lagi berebut air atau menghadapi lonjakan harga air bersih,” jelasnya.
Tak hanya berdampak pada kebutuhan air bersih, potensi kekeringan juga mengancam sektor pertanian. Padahal, Jawa Timur selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Puguh menekankan pentingnya mitigasi di sektor pertanian guna menjaga ketahanan pangan, terlebih di tengah dinamika global yang tidak menentu. Ia pun mendorong sinergi lintas instansi di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
“Semua pihak harus memberi perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak luas, baik secara ekonomi maupun sosial,” tandasnya.
Dengan langkah mitigasi yang tepat dan kebijakan berkelanjutan, diharapkan Jawa Timur tidak lagi menghadapi persoalan kekeringan yang terus berulang setiap tahun.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
