Surabaya – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur memastikan tengah merampungkan rekomendasi strategis untuk diserahkan kepada eksekutif.
Rekomendasi tersebut digodok secara mendalam agar mampu menjadi arah kebijakan yang tepat bagi penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur.
Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono menegaskan bahwa seluruh rekomendasi disusun berdasarkan kajian komprehensif dan pencermatan selama proses pembahasan berlangsung.
“Rekomendasi ini hasil kajian dan pencermatan kami selama proses perjalanan Pansus BUMD. Kita ingin hasilnya benar-benar matang,” ujar Agung, Selasa (31/3/2026).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menjelaskan, pansus tidak hanya melihat kondisi BUMD di Jawa Timur, tetapi juga melakukan studi komparatif ke sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga DI Yogyakarta.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mengambil praktik terbaik sekaligus menghindari kesalahan yang sama.
“Kita bandingkan dengan daerah lain. Mana yang bagus kita ambil, yang tidak bagus kita tinggalkan. Prinsipnya ATM, amati, tiru, modifikasi,” jelasnya.
Menurut dokter Agung, indikator penilaian yang digunakan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kualitas sumber daya manusia (SDM), sistem pengelolaan, hingga kondisi keuangan masing-masing BUMD. Hal ini dilakukan untuk mengukur kinerja secara objektif.
“Ukurannya jelas, dari SDM, manajemen, sampai keuangan. Dari situ akan terlihat mana yang perform, mana yang tidak,” tegasnya.
Anggota DPRD Jatim Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo mengakui, pembahasan Pansus sempat terkendala waktu akibat momentum Ramadan dan Lebaran. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis proses penyusunan rekomendasi berjalan sesuai jalur.
“Mudah-mudahan Mei bisa selesai sesuai jalur, sesuai jadwal. Kalau belum, akan kita lanjutkan. Yang penting on the track dan sesuai aturan,” katanya.
Lebih lanjut, Agung menyebut keberadaan BUMD di berbagai provinsi memiliki dinamika yang berbeda-beda. Ada yang mampu bertahan dan memberikan kontribusi positif, namun tidak sedikit pula yang mengalami kerugian.
“Semua provinsi punya BUMD. Ada yang survive, ada yang merugi. Itu nanti kita kaji dan tuangkan dalam rekomendasi,” ujarnya.
Ia memastikan, rekomendasi yang dihasilkan tidak disusun secara tergesa-gesa. Pansus ingin memastikan setiap poin benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kita godok betul supaya tidak salah arah. Ini harus jadi rekomendasi yang matang dan berkualitas,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
