Surabaya – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan Goa Batara menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus mampu menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, konsep koperasi akan berjalan optimal apabila seluruh warga desa menjadi anggota dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan usaha.
“Kalau kita lihat konsep koperasi, tujuannya adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Nah, anggotanya siapa? Idealnya seluruh masyarakat yang ada di desa itu,” ujar Yordan kepada awak media, Sabtu (18/7/2026).
Yordan menjelaskan, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk. Indikator utama, menurutnya, adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa sebagai anggota koperasi.
Ia menilai koperasi harus menjadi wadah pemberdayaan potensi lokal dengan mengutamakan hasil produksi masyarakat. Produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga usaha mikro yang berkembang di desa perlu mendapatkan ruang pemasaran dan dukungan melalui koperasi.
“Produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa harus diberdayakan. Dengan begitu, masyarakat setempat memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung,” ujarnya.
Menurut Yordan, keberadaan koperasi juga diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus menciptakan kemandirian masyarakat. Karena itu, pengelolaan koperasi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan anggota.
Selain menyoroti penguatan koperasi desa, Anggota DPRD Jawa Timur Dapil Surabaya ini juga menekankan pentingnya sinergi antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan hukum. Ia menegaskan kedua institusi tersebut memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia.
“Kepolisian dan kejaksaan adalah tulang punggung dalam penegakan hukum. Karena itu, keduanya harus terus bersinergi,” kata Yordan.
Meski demikian, Yordan mengingatkan agar sinergi yang dibangun tetap berorientasi pada kepentingan publik dan pemberantasan pelanggaran hukum. Ia berharap kerja sama antar lembaga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kita tentu ingin sinergi yang dibangun benar-benar untuk memperkuat penegakan hukum, bukan justru menimbulkan anggapan saling melindungi atau menutupi. Saya percaya institusi kepolisian maupun kejaksaan tetap menjadi andalan masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
