Buka Jambore di Madiun, Gubernur Khofifah Targetkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Naik Kelas

- Publisher

Senin, 15 Juni 2026 - 19:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Khofifah usai membuka Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Alun-Alun Kabupaten Madiun. (Foto: Adpim For DigitalJatim)

Gubernur Khofifah usai membuka Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Alun-Alun Kabupaten Madiun. (Foto: Adpim For DigitalJatim)

Madiun  – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) terus naik kelas melalui percepatan hilirisasi produk, penguatan kemitraan usaha, serta pengembangan sistem agroforestri yang berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah usai membuka Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Alun-Alun Kabupaten Madiun, Sabtu (13/6/2026).

Perhutanan sosial Jatim akan terus dikembangkan dan tak lagi hanya memperluas akses kelola kawasan hutan. Tapi juga memastikan setiap kelompok mampu mengembangkan usaha yang produktif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Kelompok tani hutan yang kuat harus melahirkan KUPS yang kuat. KUPS yang kuat harus mampu mengembangkan agroforestri yang produktif, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses pasar yang lebih luas sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terus meningkat,” kata Khofifah dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Terkait penguatan KTH dan KUPS, ia menyebut Jatim memiliki fondasi yang sangat kuat. Hingga tahun 2025, Jatim memiliki 438 Persetujuan Perhutanan Sosial yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan luasan mencapai 196.165 hektare.

Melalui perhutanan sosial tersebut, sebanyak 136.421 kepala keluarga telah diberikan akses kelola. Termasuk sekitar 12% perempuan yang turut berperan aktif dalam pengelolaan kawasan hutan.

Dari jumlah ini tumbuh 880 KUPS atau sekitar 46,38% dari total KUPS di Pulau Jawa. Jumlah tersebut terdiri atas 473 KUPS kelas Biru, 364 KUPS kelas Perak, 37 KUPS kelas Emas, dan 6 KUPS kelas Platina.

Dengan KTH dan KUPS yang kuat ini, ia menyebut tahun 2025, Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) Jatim mencapai Rp447 miliar atau sekitar 29,36% dari total capaian nasional sebesar Rp1,5 triliun.

BACA JUGA  Gubernur Khofifah Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat Pasar Murah dan Dorong UMKM di Desa Bulukandang Pasuruan

Capaian tersebut menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial tertinggi di Indonesia.

“Perhutanan sosial di Indonesia yang paling luas ada di Jawa Timur, hampir 30%. Kemudian nilai transaksi ekonominya juga tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial di Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan,” ucapnya.

Terkait capaian tersebut, ia menjelaskan salah satu motor utama penggerak adalah pengembangan agroforestri yang dijalankan oleh kelompok tani hutan dan KUPS di berbagai daerah. Salah satu komoditas unggulan agroforestri di Jawa Timur adalah kopi.

“Di Jawa Timur sendiri, sekitar 62% kopi itu disupport oleh sektor perhutanan sosial. Kalau se-indonesia juga kira-kira 60%-an support dari perhutanan sosial di sektor kopi. Kontribusi antar provinsi kira-kira 60% dari Jawa Timur,” jelasnya.

Menurut Khofifah, besarnya kontribusi kopi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengembangan perhutanan sosial saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, melainkan memastikan produk yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Karena itu, KUPS tidak boleh berhenti sebagai penghasil bahan baku. KUPS harus didorong naik kelas melalui proses hilirisasi, mulai dari pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas, pengemasan, penguatan merek, hingga perluasan akses pasar.

“Nilai tambah itu ada pada hilirisasi. Jangan sampai yang dijual hanya raw material atau bahan mentahnya,” katanya.

Dalam gelaran jambore kali ini juga dilakukan penandatanganan kemitraan usaha antara kelompok perhutanan sosial dengan dunia usaha, pelaksanaan business matching, serta berbagai kegiatan pengembangan usaha lainnya.

Menurutnya, penguatan kemitraan menjadi kebutuhan penting agar kelompok tani hutan dan KUPS memperoleh akses pasar, teknologi, pendampingan perguruan tinggi, serta peningkatan kualitas produk.

BACA JUGA  Wagub Emil Ungkap Penyebab Harga Telur Anjlok, Bukan Semata Ulah Middleman

“Kemitraan itu sangat penting. Karena itu kita mempertemukan KTH dan KUPS dengan berbagai mitra usaha. Kalau ada intervensi teknologi, pendampingan perguruan tinggi, dan kemitraan dengan dunia usaha maupun dunia industri, maka akan terbuka akses pasar, kualitas produk meningkat, dan hilirisasi bisa berjalan lebih cepat,” pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Sumber Berita: digitaljatim.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Khofifah Catatkan Transaksi Rp 1 Triliun Saat Pimpin Misi Dagang Jatim-Riau
Gekrafs Surabaya Perkuat Literasi Hukum, Pelaku Ekonomi Kreatif Diminta Tak Takut Berkarya
Wagub Emil Ungkap Penyebab Harga Telur Anjlok, Bukan Semata Ulah Middleman
Gubernur Khofifah Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat Pasar Murah dan Dorong UMKM di Desa Bulukandang Pasuruan
Bank UMKM Jatim Perkuat Ekosistem Pembiayaan UMKM Bersama Bank Jatim dan Jamkrida
Wapres Gibran Beri Apresiasi untuk Gubernur Khofifah, Jatim Lampaui Pertumbuhan Nasional dan Pimpin Produksi Padi
Wabup Mimik Ajak HIPMI Perkuat Kolaborasi, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sidoarjo
Gubernur Khofifah Pimpin Panen dan Tanam Tebu Serentak di Malang, Targetkan 54.897 Hektar Bongkar Ratoon 2026

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 22:45 WIB

Gubernur Khofifah Catatkan Transaksi Rp 1 Triliun Saat Pimpin Misi Dagang Jatim-Riau

Rabu, 8 Juli 2026 - 00:31 WIB

Gekrafs Surabaya Perkuat Literasi Hukum, Pelaku Ekonomi Kreatif Diminta Tak Takut Berkarya

Selasa, 7 Juli 2026 - 19:29 WIB

Wagub Emil Ungkap Penyebab Harga Telur Anjlok, Bukan Semata Ulah Middleman

Minggu, 5 Juli 2026 - 22:15 WIB

Gubernur Khofifah Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat Pasar Murah dan Dorong UMKM di Desa Bulukandang Pasuruan

Selasa, 30 Juni 2026 - 16:23 WIB

Bank UMKM Jatim Perkuat Ekosistem Pembiayaan UMKM Bersama Bank Jatim dan Jamkrida

Berita Terbaru