Lumajang – Musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lumajang memicu kekhawatiran terhadap potensi krisis air bersih. Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lumajang-Jember, Khusnul Khuluk, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur meningkatkan distribusi bantuan air bersih bagi warga di kawasan terdampak.
Menurut Khusnul, intensitas musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperluas wilayah yang mengalami kekeringan sehingga kebutuhan bantuan air bersih harus diantisipasi sejak dini.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi memberikan tambahan bantuan air bersih. Biasanya setiap tahun ada program dropping air bersih, tetapi tahun ini perlu ditingkatkan karena musim kemarau diperkirakan lebih panjang dibanding tahun lalu,” kata Khusnul dalam keterangannya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, sedikitnya enam kecamatan dengan 19 desa dipetakan berpotensi mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau 2026. Enam kecamatan tersebut meliputi Ranuyoso, Padang, Klakah, Kedungjajang, Senduro, dan Gucialit.
Seiring meningkatnya potensi kekeringan, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Langkah itu diikuti dengan pendistribusian bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak.
Distribusi perdana dilakukan di Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso. Sebanyak 124 kepala keluarga atau sekitar 425 jiwa menjadi penerima bantuan air bersih pada tahap awal tersebut.
Khusnul menilai langkah cepat pemerintah daerah patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap dibutuhkan agar pasokan air bersih dapat menjangkau seluruh wilayah yang mengalami krisis.
“Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan karena kemarau yang lebih panjang. Bantuan air bersih harus disiapkan sejak dini dan jumlahnya ditambah agar mampu memenuhi kebutuhan warga di daerah terdampak,” ujarnya.
Selain meminta penambahan bantuan air bersih, Khusnul juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara Pemprov Jatim, Pemerintah Kabupaten Lumajang, BPBD, dan pemerintah desa. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar distribusi bantuan berlangsung tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia menambahkan, penanganan kekeringan tidak cukup dilakukan melalui distribusi air bersih semata. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah jangka panjang, seperti pembangunan embung, optimalisasi sumber mata air, penguatan infrastruktur penyediaan air bersih, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan air selama musim kemarau.
“Kita berharap seluruh kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh warga, terutama mereka yang setiap tahun menjadi langganan kekeringan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
