Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan Pemerintah Provinsi terus berkoordinasi dengan PLN terkait gangguan pasokan listrik yang sempat memicu pemadaman di sejumlah wilayah, termasuk Madura.
Menurut Emil, berdasarkan laporan yang diterima Pemprov, pada kondisi puncak terdapat kebutuhan pengurangan beban listrik hingga 445 megawatt (MW). Kondisi tersebut umumnya terjadi pada jam beban puncak, yakni pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.
“Informasi terakhir dari PLN, pasokan listrik sudah mulai berangsur membaik sehingga kebutuhan pemadaman beban dapat dikurangi,” ujar Emil, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan listrik meningkat signifikan pada malam hari. Karena itu, PLN melakukan pengaturan beban untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan.
Pemprov Jatim, lanjut Emil, memberikan perhatian khusus terhadap sektor-sektor vital yang terdampak pemadaman. Di antaranya perlintasan kereta api, lampu lalu lintas, instalasi PDAM, hingga rumah sakit.
“Kami meminta agar jika ada pemadaman terencana, harus ada koordinasi dan pemberitahuan kepada instansi terkait. Jangan sampai perlintasan kereta atau fasilitas pelayanan publik terganggu tanpa antisipasi,” tegasnya.
Pemprov juga telah meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur menjadi koordinator pemetaan sektor strategis yang harus diprioritaskan saat terjadi gangguan pasokan listrik.
Menurut Emil, PLN mengklaim telah menyampaikan informasi pemadaman kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi. Namun efektivitas penyampaian informasi tersebut tetap akan dievaluasi.
“Yang penting masyarakat memiliki waktu untuk mengantisipasi. Kami terus memantau laporan dari masyarakat dan hasil koordinasi dengan PLN,” katanya.
Emil menambahkan, berdasarkan laporan terbaru yang diterimanya, sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami gangguan kini mulai kembali normal. PLN masih melakukan evaluasi dan monitoring sistem untuk memastikan proses pemulihan pasokan berjalan optimal.
“Kami melihat ada pemulihan suplai secara bertahap. Tetapi tentu kami tetap memantau perkembangan di lapangan,” tambahnya.
Selain membahas kelistrikan, Emil juga menyinggung perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Agrinas sebagai leading sector program tersebut.
Ia pun menegaskan, keberadaan KDMP tidak boleh mematikan koperasi yang telah lebih dulu berkembang di desa. Sebaliknya, KDMP harus menjadi bagian dari ekosistem yang saling menguatkan.
“Kalau sudah ada koperasi nelayan, koperasi peternak, atau koperasi yang selama ini berjalan baik, maka harus disinergikan, bukan digantikan,” ujar Emil.
Wagub Emil menilai fokus utama saat ini adalah memastikan KDMP dapat terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.
Sementara terkait proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) di wilayah Tulungagung-Trenggalek, Wagub Emil menjelaskan pemerintah masih berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyelesaian trase jalan dan status kawasan hutan yang dilintasi proyek tersebut.
Menurutnya, kepastian trase dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat menjadi faktor penting sebelum pembangunan fisik dapat dilanjutkan.
“Kami memastikan dulu trase finalnya, status lahannya, termasuk komitmen pendanaan dari pemerintah pusat. Semua itu sedang dikoordinasikan secara intensif,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
