Panglima NABRAK sebut Label Kiai dan Gus Harus Jelas Sanad dan Nasabnya, Jangan Sampai Mencoreng Pesantren

- Publisher

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surabaya – Statemen Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin, terkait sosok pelaku kekerasan seksual di Pati yang selama ini dikenal sebagai Kiai Asyhari, bahwa yang bersangkutan sama sekali bukan merupakan seorang kiai ataupun pengasuh pesantren di bawah naungan NU, mendapat tanggapan dari Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK), Firman Syah Ali (Cak Firman).

Ia mensinyalir apa yang disampaikan oleh Ketua PWNU Jateng merupakan fenomena gunung es.

“Kami para generasi muda NU dalam berbagai momen diskusi mensinyalir bahwa apa yang dikemukakan oleh Ketua PWNU Jateng itu merupakan femomena gunung es. Akhir-akhir ini banyak kita jumpai Kiai dan Gus Instan, Kiai dan Gus jadi-jadian, Kiai dan Gus Medsos, Kiai dan Gus Gadungan, serta yang sejenis,” ujarnya.

“Kami berharap masyarakat terutama media lebih berhati-hati dalam memberikan label Kiai dan Gus kepada tokoh. Sanad dan nasabya harus jelas. Selama ini sudah cukup banyak tingkah-laku Kiai/Gus Jadi-jadian ini mencoreng citra ulama dan pesantren, mulai dari kasus suka misuh dan caci di medsos, radikalisme, hingga predator sex,” ucap Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU.

Ia menambahkan bahwa secara historiografi, label Kiai dan Gus itu harus jelas nasab dan sanadnya.

“Dalam sejarah islam nusantara, seorang kiai dianggap tidak otoritatif jika tidak mampu menunjukkan kepada siapa ia berguru, dan tidak mampu menunjukkan bahwa dia keturunan para kiai yang tersambung nasabnya hingga ke Walisongo. Hal ini untuk menjaga transmisi akhlak dan keilmuan yang jelas. Sedangkan gelar Gus merupakan mekanisme proteksi garis nasab pesantren demi keberlangsungan institusi dakwah. Gus adalah gelar spiritual dan sosio-kultural yang menunjukkan tanggung jawab moral sang penyandang gelar mulia tersebut untuk meneruskan estafet kepemimpinan ayahanda dan leluhur-leluhurnya dalam dakwah islam nusantara,” jelasnya.

BACA JUGA  Senator Lia Istifhama Bangga dengan Ratu Ayu Alina Mirza

“Jika seseorang tanpa nasab yang jelas menggunakan gelar ini, ia dianggap melalukan pencurian identitas budaya atau kata orang Madura, Cultural Appropiation, dalam struktur pesantren. Hal ini ditekankan oleh Prof Azyumardi Azra dalam bukunya yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII&XVIII, Prof Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya yang berjudul Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, KH Hasyim Asy’ari dalam kitabnya Adabul ‘Alim Wal Muta’allim, serta KH Maimoen Zubair (Mbah Mun) dalam banyak nasehatnya,” lanjut Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP).

Ia mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif tentang label Kiai dan Gus.

“Demi stabilitas dakwah dan marwah islam nusantara, saya mengajak segenap lapisan masyarakat terutama warganet untuk membangun kesadaran kolektif tentang fenomena gunung es Kiai dan Gus Jadi-Jadian tersebut,” imbuhnya.

“Mari kita verifikasi dulu nasab, sanad dan track record akhlaknya sebelum kita beri label Kiai atau Gus kepada mereka. Memberi gelar Kiai dan Gus kepada orang yang tidak seharusnya, memang tidak melanggar hukum, namun sangat membahayakan konstruksi peradaban nusantara yang telah dibangun oleh para leluhur kita sejak era Walisongo,” pungkas Cucu Sunan Kudus.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor : Yoyok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mega Citra Alam Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif, Ketua Tidar Mojokerto: Layak Jadi Teladan Perempuan Muda
Belum Ada Titik Temu, DPRD Sidoarjo Akan Sidak Bengkel CV Multi Triloka Cemerlang Pekan Depan
DPD RI Lia Istifhama: Perpres 111/2025 Jadi Langkah Preventif Cegah Penyebaran LGBTQ
Puguh DPRD Minta Pemprov Jatim Segera Susun Regulasi Turunan Usai Terbitnya Perpres soal LGBTQ
Kecelakaan Beruntun Akses Suramadu Jadi Sorotan, Harisandi DPRD Jatim Desak Audit Keselamatan
Puguh DPRD Jatim: Jangan Sampai Trans Jatim Matikan Mata Pencaharian Sopir Angkot
Lilik DPRD Ajak Warga Jadi Penjaga Demokrasi, Bukan Hanya Pemilih Saat Pemilu
Maraknya Curanmor Libatkan Anak, Puguh DPRD Minta Pemprov Jatim Perkuat Ketahanan Keluarga

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 07:44 WIB

Mega Citra Alam Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif, Ketua Tidar Mojokerto: Layak Jadi Teladan Perempuan Muda

Selasa, 7 Juli 2026 - 19:54 WIB

DPD RI Lia Istifhama: Perpres 111/2025 Jadi Langkah Preventif Cegah Penyebaran LGBTQ

Selasa, 7 Juli 2026 - 13:03 WIB

Puguh DPRD Minta Pemprov Jatim Segera Susun Regulasi Turunan Usai Terbitnya Perpres soal LGBTQ

Senin, 6 Juli 2026 - 17:47 WIB

Kecelakaan Beruntun Akses Suramadu Jadi Sorotan, Harisandi DPRD Jatim Desak Audit Keselamatan

Senin, 6 Juli 2026 - 17:31 WIB

Puguh DPRD Jatim: Jangan Sampai Trans Jatim Matikan Mata Pencaharian Sopir Angkot

Berita Terbaru

Anggota DPD RI Lia Istifhama saat menghadiri Deklarasi dan Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) MADAS Kabupaten Malang di Pendopo Kabupaten Malang. (Dok. Istimewa)

Komunitas/Organisasi

DPD RI Lia Istifhama Dorong MADAS Sedarah Ambil Peran Bangun Ekonomi Bangsa

Rabu, 8 Jul 2026 - 08:49 WIB