Surabaya – Bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penguatan perlindungan serta pemberdayaan perempuan agar dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan daerah maupun nasional. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan, terlebih dengan komposisi jumlah penduduk perempuan di Jawa Timur yang sangat signifikan.
“Jumlah penduduk Jawa Timur pada semester 2 tahun 2025 mencapai 42.226.212 jiwa dengan rasio perempuan sekitar 50,15 persen atau 21.179.156 jiwa. Ini menjadi kekuatan besar sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah,” ujar Gubernur Khofifah di Surabaya, Minggu (8/3/2026).
Khofifah menjelaskan, berbagai indikator pembangunan gender di Jawa Timur menunjukkan tren yang positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur tahun 2024 tercatat sebesar 92,19, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 91,85. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur juga menunjukkan perbaikan signifikan, yakni turun menjadi 0,347 pada tahun 2024 dari sebelumnya 0,423 pada tahun 2023.
“Angka ini berada di bawah rata-rata IKG nasional sebesar 0,421 dan menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Jawa Timur saat ini telah mencapai sekitar 20 persen, sementara partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tercatat sebesar 60,64 persen. Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa berbagai tantangan masih perlu dihadapi bersama, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan anak, serta persoalan stunting.
“Peningkatan kualitas hidup perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Karena perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat berbagai kebijakan perlindungan perempuan antara lain melalui penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di berbagai daerah. Menurut Khofifah, langkah tersebut penting untuk memastikan perempuan mendapatkan perlindungan, dukungan, serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.
“Hari Perempuan Internasional sendiri diperingati setiap tanggal 8 Maret sebagai momentum global untuk menyoroti perjuangan perempuan dan pentingnya kesetaraan gender,” katanya.
Mengutip laman resmi UN Women, tema Hari Perempuan Internasional tahun 2026 adalah “Rights. Justice. Action. For All Women and Girls. (Hak, Keadilan, Aksi. Untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan).” Tema ini menekankan pentingnya pemenuhan hak, keadilan, serta aksi nyata untuk seluruh perempuan dan anak perempuan di berbagai bidang kehidupan.
Dalam pesan globalnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyebut bahwa hingga saat ini perempuan di dunia baru menikmati sekitar 64 persen dari hak hukum yang dimiliki laki-laki. Berbagai bentuk diskriminasi hukum masih terjadi di berbagai negara, mulai dari pembatasan hak kepemilikan properti, akses pekerjaan, hingga perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Karena itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender harus terus diperkuat melalui kebijakan yang inklusif serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Momentum Hari Perempuan Internasional harus menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan hak, perlindungan, kesempatan, dan ruang yang adil dalam pembangunan,” tuturnya.
Khofifah berharap perempuan Jawa Timur dapat terus meningkatkan kapasitas, berdaya secara ekonomi, serta berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan.
“Perempuan adalah pilar penting dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa. Ketika perempuan maju dan berdaya, maka bangsa ini juga akan semakin kuat,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
