Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kehadiran Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi penyelenggaraan program MBG. Menurutnya, forum tersebut mempertemukan langsung para bupati/wali kota serta ketua satgas MBG Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat.
“Terima kasih kepada Bapak Menko Pangan yang hadir langsung di Jawa Timur. Sehingga, para bupati, wali kota dan ketua satgas bisa mendengar langsung arahan dari Kepala BGN, Mendikdasmen, Menteri Kesehatan, Wamendagri, dan tentu dari Ibu Gubernur,” ujarnya saat diwawancarai awak media di halaman depan Kantor Sekretariat Daerah (Sekda), Kamis (19/2/2026) sore.
Emil menjelaskan satuan tugas (Satga) MBG di Kabupaten/kota tidak selalu dijabat kepala daerah.
“Di dalamnya terdapat kepala dinas kesehatan, sekda, hingga asisten daerah yang tergabung dalam grup koordinasi provinsi,” jelasnya.
Wagub Emil juga menyebut capaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Jawa Timur lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) operasional di Jatim juga tergolong tinggi.
“Yang kita utamakan hari ini tentu menjaga kualitas. SLHS adalah salah satu ikhtiar untuk memastikan anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang baik,” tegas Wagub Emil.
Lebih lanjut, Emil menambahkan bahwa metode dan teknik pengawasan kualitas terus diperkuat, termasuk pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya.
“Berdasarkan data terbaru dari Kepala BGN, total SPPG operasional di Jawa Timur mencapai 3.269 unit dengan jumlah penerima manfaat sekitar 8,39 juta orang,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Emil mengungkapkan ada dua isu utama yang disampaikan para bupati/wali kota se-Jawa Timur. Salah satunya, terdapat SPPG yang sudah terdaftar namun belum kunjung operasional. Para kepala daerah meminta percepatan, termasuk opsi substitusi jika tidak ada progres.
Kedua, soal wilayah yang belum terdaftar sebagai lokasi SPPG. Untuk kawasan 3T, Emil mendukung agar usulan langsung dikomunikasikan ke BGN tanpa harus menunggu Provinsi.
“Tidak perlu bottleneck di saya. Korwil Kabupaten/Kota bisa langsung mengusulkan kawasan 3T, terutama jika jumlah penerima manfaatnya tidak mencapai 2.000 – 3.000,” terang Emil.
Dari total 31 target SPPG terpencil, kata Emil, 12 sudah selesai pembangunan. Lokasi tersebut tersebar di Lumajang, Ponorogo, dan Sumenep.
“Khusus di Kabupaten Sumenep, terdapat 12 SPPG yang tersebar di 10 kecamatan Kepulauan. Dari jumlah itu, hampir separuh telah selesai dibangun dan sebagian sudah beroperasi,” kata dia.
Untuk wilayah aglomerasi, Ia pun menyebut belum ada tambahan operasional selama Ramadan. Penambahan diperkirakan setelah lebaran.
“Berbeda dengan aglomerasi yang rata-rata melayani 2.500 penerima manfaat, di Wijayanto 3T tidak ada batas minimal. Karena semua anak harus terjangkau,” sebut dia.
Emil menegaskan program MBG tidak hanya menyasar peserta didik di Dapodik, tetapi juga santri Pesantren, Balita, dan anak usia sekolah yang putus sekolah.
“Data yang digunakan mencakup dapodik, data pesantren, dan data kependudukan,” tegas Emil.
Terkait rantai pasok, Emil menuturkan bahwa Pemprov Jatim tengah menyempurnakan pemetaan bersama Kemenko Pangan dan BGN.
“Kedepan, rantai distribusi diharapkan terintegrasi dengan koperasi desa/kelurahan merah putih agar hasil pertanian dan kelompok tani terserap optimal,” tutur dia.
Emil juga merespon keluhan kepala daerah soal bahan pangan yang justru didatangkan dari luar daerah. Ia pun menegaskan perlu adanya langkah korektif agar pasokan lokal menjadi prioritas dan tidak didominasi produk impor.
“Kita harus jaga neraca supply demand. Jangan sampai ada alasan kelangkaan pangan, padahal masalahnya inefisiensi logistik atau bahkan penimbunan,” tegas Emil.
“Melalui Pemprov Jatim, kami telah meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyusun neraca pasokan guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kualitas MBG tetap tertaga,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
