Surabaya – Wacana pemberian hibah motor listrik kepada guru honorer dari kendaraan yang sebelumnya disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai beragam tanggapan.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menilai usulan tersebut merupakan gagasan yang baik, namun tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar yang selama ini dihadapi para guru honorer.
Menurut Puguh, bantuan berupa kendaraan operasional memang dapat memberikan manfaat tambahan bagi guru honorer. Namun, akar persoalan yang selama ini membelit tenaga pendidik non-ASN bukanlah soal fasilitas, melainkan ketidakpastian status dan kesejahteraan.
“Gagasan tersebut bagus saja. Daripada motor listrik yang sudah diadakan tidak terpakai, tentu lebih bermanfaat jika bisa digunakan untuk mendukung mobilitas guru honorer. Tetapi persoalan fundamental guru honorer bukan hanya soal mendapatkan barang atau fasilitas,” kata Puguh, Selasa (23/6/2026).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu menegaskan bahwa persoalan paling mendesak yang harus diselesaikan pemerintah adalah kepastian status guru honorer yang hingga kini masih menggantung di berbagai daerah. Menurutnya, banyak guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun namun belum memperoleh kepastian karier maupun jaminan kesejahteraan yang layak.
“Yang paling penting adalah kepastian nasib mereka. Banyak guru honorer yang sampai hari ini masih belum memiliki kejelasan status. Mereka tetap mengabdi, tetapi masa depannya tidak menentu,” ujarnya.
Selain status kepegawaian, Puguh juga menyoroti rendahnya honorarium yang diterima sebagian besar guru honorer. Ia menilai penghasilan yang diterima masih jauh dari sebanding dengan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka jalankan sebagai ujung tombak pendidikan.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru honorer yang menerima honor tidak sebanding dengan effort dan pengabdian yang mereka berikan kepada dunia pendidikan. Ini yang harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Karena itu, Puguh menilai wacana hibah motor listrik sebaiknya ditempatkan sebagai bentuk dukungan tambahan, bukan solusi utama bagi persoalan guru honorer.
“Kalau motor listrik itu dialihkan untuk guru honorer, saya kira bisa menjadi fasilitas tambahan yang bermanfaat. Tetapi jangan sampai kita menganggap persoalan guru honorer selesai hanya dengan pemberian kendaraan,” ungkap legislator dari dapil Malang Raya itu.
Puguh juga mengingatkan bahwa rencana pengalihan aset tersebut perlu dikaji secara matang dari sisi hukum dan administrasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Perlu dipastikan aspek legalnya seperti apa. Jangan sampai niat baik ini justru menimbulkan masalah hukum atau administrasi di kemudian hari,” imbuhnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah lebih fokus menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan mendasar guru honorer, mulai dari kepastian status, peningkatan kesejahteraan, hingga perlindungan kerja yang memadai.
“Kalau ingin benar-benar membantu guru honorer, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah akar masalahnya. Status yang jelas, kesejahteraan yang layak, dan perlindungan yang memadai akan jauh lebih berdampak bagi masa depan pendidikan kita,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
